KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang menargetkan penerbitan obligasi pemerintah baru sekitar 40 triliun yen atau setara US$251 miliar untuk membiayai anggaran tahun fiskal 2027. Target tersebut disampaikan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam wawancara dengan surat kabar Yomiuri, seperti dilaporkan Reuters, Jumat (28/8/2026).

Jika dikonversikan menggunakan asumsi kurs sekitar Rp106.000 per 1 juta yen, penerbitan obligasi baru tersebut setara dengan sekitar Rp4.240 triliun. Namun, nilai dalam rupiah dapat berubah mengikuti pergerakan nilai tukar yen terhadap rupiah.

Pernyataan Takaichi muncul ketika permintaan anggaran dari kementerian dan lembaga pemerintah Jepang untuk tahun fiskal berikutnya diperkirakan menembus 130 triliun yen. Jika terealisasi, angka tersebut akan menjadi rekor tertinggi selama empat tahun berturut-turut.

Jepang Pertahankan Strategi Penerbitan Utang

Dalam wawancara tersebut, Takaichi merujuk pada anggaran tahun fiskal 2025. Saat itu, kenaikan penerimaan pajak sebagian mampu mengimbangi tambahan beban yang muncul akibat anggaran tambahan.

Baca Juga: Bos The Fed Kevin Warsh Jadi Sorotan di Jackson Hole, Pasar Tunggu Sinyal Suku Bunga

Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah Jepang mempertahankan penerbitan obligasi baru di bawah level tahun sebelumnya, yakni sekitar 40 triliun yen.

"Kami akan melanjutkan pendekatan yang sama ke depannya," kata Takaichi.

Pemerintah Takaichi juga berencana memasukkan sejumlah belanja yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dibiayai melalui anggaran tambahan ke dalam anggaran awal.

Kebijakan tersebut berpotensi membuat total belanja dalam anggaran awal Jepang terlihat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski target penerbitan obligasi baru sebesar 40 triliun yen sama dengan anggaran fiskal 2025, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan 32,7 triliun yen utang baru yang direncanakan dalam anggaran tahun fiskal 2026.

Ekonom Nilai Target Utang Jepang Cenderung Ekspansif

Ekonom Kepala Daiwa Securities, Toru Suehiro, menilai target penerbitan obligasi pemerintah baru sekitar 40 triliun yen dapat dipandang sebagai kebijakan yang relatif ekspansif.

"Jika Perdana Menteri Takaichi mengacu pada sekitar 40,3 triliun yen penerbitan obligasi baru setelah anggaran tahun fiskal 2025, target tersebut dapat dipandang agak ekspansif," kata Suehiro dalam laporan pada Jumat.

Dengan demikian, meskipun pemerintah Jepang berupaya menjaga penerbitan utang baru di sekitar level 40 triliun yen, target tersebut tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan rencana penerbitan utang pada tahun fiskal 2026.

Baca Juga: Penjualan & Produksi Toyota Turun, Terseret Penurunan Tajam di China dan Timur Tengah

Jepang Siapkan Cadangan Devisa untuk Biayai Pemotongan Pajak

Selain persoalan penerbitan utang, Takaichi juga mengatakan pemerintah Jepang dapat menggunakan cadangan devisa untuk mendanai rencana pemangkasan pajak konsumsi atas makanan.

Jepang memiliki cadangan devisa sekitar US$1,3 triliun yang selama ini menjadi salah satu instrumen strategis untuk menghadapi gejolak nilai tukar dan mendukung kemungkinan intervensi terhadap yen.

Rencana pemangkasan pajak konsumsi makanan menjadi salah satu kebijakan utama Takaichi untuk mengurangi tekanan kenaikan biaya hidup yang dirasakan rumah tangga Jepang.

Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan persoalan fiskal. Pemangkasan pajak konsumsi diperkirakan menciptakan kekurangan penerimaan sekitar 5 triliun yen setiap tahun.

Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kekurangan penerimaan tersebut akan ditutup tanpa memperburuk kondisi keuangan negara.