KONTAN.CO.ID - Pemerintah Jepang mengubah strategi intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar yen.

Alih-alih memberikan sinyal atau peringatan terlebih dahulu, otoritas kini disebut memilih melakukan intervensi secara mendadak guna menjebak para spekulan yang bertaruh terhadap pelemahan mata uang tersebut.

Baca Juga: Diplomat AS Dorong Taiwan Bangun 'Sarang Tawon' Drone untuk Tangkal China

Dua sumber yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan, Kementerian Keuangan Jepang (MOF) tidak lagi ingin memberikan petunjuk mengenai level nilai tukar tertentu yang akan memicu intervensi.

Strategi baru itu bertujuan meningkatkan risiko bagi investor yang mengambil posisi jual (short position) terhadap yen.

Sebelumnya, pemerintah Jepang kerap melontarkan peringatan verbal sebelum masuk ke pasar valuta asing.

Cara tersebut memberi kesempatan bagi pelaku pasar untuk menutup posisi jual sehingga mengurangi efektivitas intervensi.

Kini, MOF memilih menggunakan "keheningan" sebagai bagian dari strategi agar pelaku pasar tidak dapat menebak waktu intervensi berikutnya.

Baca Juga: Portugal Siap Tempur Lawan Kroasia, Ini Prediksi Starting XI Roberto Martinez

Menurut sumber Reuters, intervensi mendatang akan lebih didasarkan pada besarnya akumulasi posisi spekulatif terhadap yen dibandingkan level kurs tertentu.

Dua sumber lain juga menyebut perubahan pendekatan MOF berjalan seiring sikap Bank of Japan (BOJ) yang terus mempertahankan nada hawkish mengenai inflasi, sebagai upaya bersama menahan pelemahan yen.

Yen masih berada di level terlemah dalam 40 tahun

Meski BOJ telah menaikkan suku bunga bulan lalu, yen tetap tertekan hingga menyentuh level terendah dalam empat dekade.

Pada Selasa (30/6), yen sempat melemah ke 162,66 per dolar AS, level terendah dalam 40 tahun. Hingga perdagangan Kamis (2/7), mata uang Jepang berada di kisaran 162,50 per dolar AS.

Wakil Gubernur BOJ, Ryozo Himino, sebelumnya mengingatkan bahwa pelemahan yen meningkatkan biaya impor dan berpotensi mendorong inflasi domestik.

Jepang telah menggelontorkan dana sekitar 11,7 triliun yen (sekitar US$72 miliar) untuk intervensi pasar valuta asing pada akhir April hingga awal Mei.

Namun, penguatan yen yang terjadi saat itu hanya berlangsung singkat sebelum kembali melemah.

Baca Juga: Penggemar Piala Dunia 2026 Gugat StubHub US$5 Juta, Keluhkan Tiket Dibatalkan

Data tenaga kerja AS menjadi perhatian

Pasar kini juga menantikan rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS).

Sejumlah pejabat Jepang berharap data tersebut dapat mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve, sehingga menekan penguatan dolar AS dan membantu pemulihan yen.

Baca Juga: Aksi Jual Saham Chip Tekan Bursa Asia Kamis (2/7), Data Payroll AS Jadi Sorotan

Namun, apabila data tenaga kerja AS lebih kuat dari perkiraan dan memperbesar peluang kenaikan suku bunga The Fed, risiko intervensi Jepang diperkirakan akan meningkat.

Keputusan untuk melakukan intervensi berada di tangan diplomat mata uang utama Jepang, Atsushi Mimura.

Berbeda dengan sebelumnya, Mimura kini hampir tidak lagi memberikan peringatan verbal mengenai pergerakan yen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama hanya menyatakan pemerintah siap mengambil langkah yang diperlukan untuk merespons pergerakan nilai tukar tanpa memberikan sinyal lebih lanjut.

Di sisi lain, dukungan dari negara-negara G7, terutama AS, tetap menjadi faktor penting karena intervensi valuta asing umumnya dibenarkan hanya untuk mengatasi gejolak pasar yang berlebihan.

Saat ini, suku bunga acuan BOJ masih berada di 1%, jauh di bawah suku bunga Federal Reserve yang berada pada kisaran 3,50%-3,75%.

Baca Juga: Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS Kamis (2/7) Pagi, Won Korea Ikut Tertekan

Selisih suku bunga tersebut masih menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pelemahan yen.

Survei Tankan terbaru BOJ juga menunjukkan sentimen dunia usaha Jepang mencapai level tertinggi dalam delapan tahun, sementara ekspektasi inflasi perusahaan mencetak rekor tertinggi.

Kondisi itu memperkuat peluang kenaikan suku bunga BOJ lebih lanjut apabila kondisi ekonomi tetap mendukung.