BRUSSELS. Dua pemimpin negara dengan ekonomi terbesar di Eropa yaitu Prancis dan Jerman menyerukan agar anggota Uni Eropa memiliki kerjasama umum dan pajak transaksi keuangan. Kebijakan pajak akan dilakukan terhadap 17 negara anggota zona euro. Selama ini Prancis keberatan dengan kebijakan pemerintah Irlandia yang menetapkan pajak perusahaan sangat rendah, yaitu 12,5%.

Usulan disampaikan melalui surat yang ditujukan pada Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy. Keduanya berniat mengubah traktat Uni Eropa untuk melaksanakan disiplin anggaran. Desakan agar Uni Eropa melakukan harmonisasi pajakpun dianggap sangat kontroversial oleh banyak pemimpin.

Inggris sulit menerima

Selama bertahun-tahun Inggris menolak kebijakan harmonisasi pajak dalam blok yang beranggotakan 27 negara tersebut.

Perdana Menteri Inggris David Cameron berjanji mencari perlindungan yang jelas bagi sektor keuangan di negerinya.

"Lebih banyak negara zona euro yang bertanya kepada saya, kami akan lebih banyak menanyakan masalah keuntungan," ucapnya.

Cameron berpendapat bahwa sebuah pajak transaksi keuangan hanya bisa bekerja jika diterapkan secara global. Pertemuan inipun diprediksi akan menjadi situasi yang sangat sulit bagi Eropa. Pasar melontarkan harapan besar pada pertemuan Brussels.

Menagggapi hal itu, Prancis mengklaim harmonisasi pajak bisa mengeluarkan Eropa dari krisis. "Kami harus meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan pemusatan kebijakan ekonomi. Setidaknya bagi negara-negara zona euro," tegas Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam surat mereka.

Gagasan yang disebut sebagai kerangka kerja legal baru bagi pasar dalam negeri tersebut meliputi:

• Regulasi keuangan
• Pasar tenaga kerja
• Pemusatan dan harmonisasi pajak perusahaan dan memperkenalkan pajak transaksi keuangan
• Kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan pemanfaatan dana masyarakat Eropa di antara negara zona euro.

Seorang pejabat senior Jerman berterus terang bahwa saat ini dia makin pesimis tentang masa depan Eropa dibandingkan seminggu yang lalu. Sejumlah negara masih tidak mengerti bagaimana seriusnya situasi ini, tuturnya.

Editor: