JAKARTA. Kekosongan pejabat menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pasca penetapan Jero Wacik menjadi tersangka, membuat nasib pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017 tidak pasti. Pasalnya, demi mendapatkan persetujuan mengelola blok di Kalimantan Timur kontraktor migas harus mendapat persetujuan menteri ESDM.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin menjelaskan, hingga kini pemerintah belum bisa menetapkan siapa pengelola Blok Mahakam pasca 2017. "Posisinya masih seperti yang dulu, belum bisa diputuskan siapa pengelolanya," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (9/9).

Ia menyebut, kontrak pengelola Blok Mahakam belum bisa diputuskan bukan lantaran Menteri ESDM Jero Wacik terseret menjadi tersangka korupsi. Saat ini pemerintah belum mengambil sikap atas pengelolaan blok ini karena tengah menggodok regulasi perpanjangan kontrak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Tunggu saja. Kan aturan itu belum selesai. Yang paling penting, ini kontrak yang expired bukan di 2014," tegas Naryanto. 

Meski demikian, dia mengakui, keputusan pengelola Blok Mahakam otomatis memerlukan tanda tangan Menteri ESDM. Artinya, pengelola baru bisa disahkan apabila nanti Menteri ESDM yang baru sudah ada. "Hanya saja itu, setiap bisnis kan harus ada tanda tangan menterinya, berarti keputusan ini tinggal menunggu menteri yang baru," jelasnya.

Mengenai kesempatan  PT Pertamina untuk menggarap blok ini, Wagimin bilang pemerintah masih melakukan kajian setelah perusahaan pelat merah ini resmi mengirimkan surat bahwa yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam 100%. "Sekarang Pertamina hanya tinggal mengajukan final investment decision (FID), apalagi kini Pertamina juga sedang melakukan studi kelayakan untuk mengelola Blok Mahakam," ungkap dia.

Masalah ini menjadi agak runyam lantaran sebelumnya Direktur Pertamina Karen Agustiawan yang sebelumnya ngotot ingin mengambil alih Blok Mahakam dari tangan Total E&P Indonesie juga sudah mengajukan pengunduran diri per 1 Oktober 2014 nanti.  

Namun, Media Manajer Pertamina, Adiatma Sardjito menegaskan, Pertamina masih tetap berminat mendapatkan 100% pengelolaan Blok Mahakam. "Kami tetap meminta kepada Pemerintah untuk mengelola 100% di Blok Mahakam, Kebijakan korporasi rencana jangka panjang sampai 2025, sehingga tidak terganggu oleh mundurnya Direktur Utama," jelasnya.

Ia berharap, nantinya menteri ESDM baru mau memberikan dukungan  kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam yang kaya akan gas ini. "Kami siap modal, teknologi dan sumber daya manusia," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto