KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Alasan di balik aturan baru terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dijalankan oleh BP Jamsostek harus menunggu sampai 56 tahun masih menjadi pertanyaan publik. Salah satu alasan yang kini menjadi tudingan ialah untuk mengurangi jumlah klaim yang tinggi.

Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky melihat keputusan pemerintah terkait aturan pencairan JHT tersebut dikarenakan jumlah klaim yang juga terus naik. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan banyak PHK yang terjadi terutama di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan laporan keuangan BP Jamsostek di 2020, nilai beban jaminan untuk program JHT mengalami kenaikan 22,23% yoy menjadi Rp 33,1 triliun. Jika dilihat dari jumlah kasus, tahun 2020 ada 2,55 juta klaim yang dilakukan dan naik dari tahun sebelumnya sebanyak 2,21 juta klaim.

Mengusahakan Hunian Hijau Bagi Generasi Muda Indonesia

“Tidak mampu cegah PHK, asuransi pengangguran belum ada, terus main-main pake aturan usia,” ujar Yanuar kepada KONTAN, Selasa (15/2).

Yanuar menambahkan, pandangan tersebut diperkuat dengan adanya penurunan rasio solvabilitas perusahaan. Berdasarkan hitungannya, BP Jamsostek memiliki rasio solvabilitas 95,42% di 2020 dan turun dari tahun sebelumnya yang ada di level 96,86%.

Baca Juga: Safir Senduk: JHT Buat Mengamankan Hari Tua Bukan Jaminan Hari Muda

Menurutnya, penurunan rasio solvabilitas tersebut juga dipengaruhi oleh penjualan aset yang dilakukan karena adanya peningkatan klaim. 

Benar saja, di 2020 ada penurunan aset neto untuk program JHT sebanyak 23% yoy menjadi Rp 29,14 triliun.

“Tidak usah sok filosofis soal masa tua, karena tidak mampu jujur di depan mata menghadapi gelombang PHK,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Yanuar berharap ada kejujuran dari pemerintah terkait kondisi saat ini. Sementara, ia juga mendorong pemerintah untuk segera membuat asuransi pengangguran atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebelum aturan JHT yang baru ini diterapkan.

Memang, ia mengungkapkan bahwa pemerintah memang telah berencana menerapkan JKP. Namun, ia melihat sampai saat ini hal tersebut masih rencana dan belum ada realisasi dari program tersebut.

“Beri saya bukti kalau di PHK saat ini bisa klaim JKP. Kala sudah ada, ya JHT dikembalikan ke soal usia,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News