KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengelolaan lingkungan kini menjadi faktor yang semakin menentukan daya saing kawasan industri, seiring meningkatnya investasi dan tuntutan terhadap praktik pembangunan berkelanjutan.

Akademisi menilai, kawasan industri tidak lagi cukup mengandalkan infrastruktur dan utilitas. Tata kelola lingkungan berbasis data, monitoring jangka panjang, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci.

Baca Juga: Penurunan Harga Avtur per 1 Juli Jadi Angin Segar, INACA: Biaya Maskapai Bisa Turun

Pandangan ini mengemuka dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), pengelola Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) sekaligus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.

Guru Besar Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Eddy Setiadi Soedjono, menegaskan bahwa kondisi lingkungan tidak bisa dinilai dari satu parameter atau satu kali pengamatan saja.

"Perubahan kualitas perairan, kondisi ekosistem pesisir, maupun produktivitas sumber daya perikanan dipengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu diperlukan monitoring jangka panjang, data berkala, serta kajian multidisiplin sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi lingkungan suatu kawasan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, pendekatan berbasis data menjadi landasan penting agar kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Marketplace Wajib Diskon Biaya 50% untuk UMK, idEA Ingatkan Keseimbangan Ekosistem

Senada, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah, menilai pembangunan industri dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.

"Kami mengapresiasi langkah BKMS yang telah menginisiasi penanaman ribuan pohon mangrove di kawasan Kalimireng. Selain membantu mengurangi abrasi dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, mangrove menjadi investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang," ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan.

"Butuh kolaborasi bersama industri, masyarakat pesisir, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi sinergi yang telah dibangun, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi nelayan serta rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove," katanya.

Sebagai implementasi, JIIPE secara rutin melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui uji laboratorium terakreditasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

Baca Juga: Perintis Triniti (TRIN) Kebut Pengembangan Holdwell Business Park di Lampung

Selain penguatan tata kelola berbasis data, JIIPE juga menjalankan rehabilitasi ekosistem pesisir yang diharapkan memberi dampak ekologis dan ekonomi.

Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, dilakukan penanaman 1.000 bibit mangrove, pelepasan 1.000 benih ikan, serta 100 benih kepiting di kawasan Kalimireng.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, Arief Witjaksono, mengatakan langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan.

"Harapannya, hasil tangkapan dapat semakin tersedia di sekitar kawasan sehingga nelayan tidak perlu melaut lebih jauh. Upaya ini harus dijaga bersama agar manfaat ekologis dan ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Dari sisi masyarakat, tokoh pesisir Kalimireng, Isharul, berharap kolaborasi multipihak terus diperkuat agar pembangunan industri tetap selaras dengan pelestarian lingkungan.

Baca Juga: Pertamina Turunkan Harga Avtur di Juli 2026, Ini Daftar Harga di Sejumlah Bandara

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Gresik, Hamzah Takim, juga menilai penanaman mangrove di sepanjang aliran Sungai Kalimireng merupakan langkah positif dalam menjaga ekosistem pesisir.

Di sisi lain, JIIPE juga mengembangkan infrastruktur lingkungan sebagai bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Saat ini kawasan telah mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). Ke depan, fasilitas ini akan dikembangkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara mandiri dan terintegrasi.

Direktur BKMS Bambang Soetiono menegaskan, tata kelola lingkungan kini menjadi bagian dari strategi utama pengembangan kawasan industri.

"Ke depan, daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kredibilitas tata kelola lingkungannya. Karena itu kami terus memperkuat monitoring berbasis data, mengembangkan infrastruktur lingkungan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, tenant, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan yang berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga: PGN (PGAS) Ungkap Strategi Jaga Kinerja Pasca Pemerintah Pangkas Harga LNG Industri

Melalui momentum ini, JIIPE menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola lingkungan berbasis data, pengembangan infrastruktur, serta kolaborasi multipihak guna mendorong kawasan industri yang kompetitif dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News