JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo berkeinginan untuk memangkas anggaran subsidi BBM. Saat ini, presiden yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut tengah berusaha melobi Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden periode 2009- 2014 untuk sedikit demi sedikit memangkas anggaran dengan menaikkan harga BBM di sisa waktu jabatannya.

Dan jika kenaikan tersebut jadi dilakukan, Serikat Pekerja Nasional (SPN) menuntut agar upah minimum segera dinaikkan. Tuntutan ini dilayangkan terkait potensi peningkatan inflasi dan biaya hidup pasca kenaikan harga BBM dilakukan.

Joko Haryono, Presidium SPN mengatakan bahwa tuntutan kenaikan yang sudah disuarakan saat oleh SPN saat pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2015 beberapa waktu lalu adalah sebesar 30% dari upah yang ada saat ini. "Dasarnyan kalau dicabut subsidi otomatis inflasi akan menggelinding dan kalau itu terjadi semua harus menyesuaikan termasuk upah," kata Joko kepada KONTAN Rabu (27/8).

Meskipun demikian Joko menambahkan bahwa SPN sampai saat ini masih menunggu banyak faktor yang akan digunakan untuk mengajukan tuntutan kenaikan upah tersebut. Pertama, perkembangan pembahasan rencana pengurangan subsidi antara SBY dan Jokowi.

Selain itu, SPN juga akan menunggu hasil kerja dari dewan pengupahan yang rencananya dalam waktu dekat ini akan segera memplenokan hasil survey mereka terhadap 60 item komponen hidup layak.

"Biarkan mereka kerja dulu, pertandingan kami masih Oktober-November nanti," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie