KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan bakal membacakan hasil rapat koordinasi pemerintah terkait kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun, hingga saat ini, belum ada informasi jelas terkait apa yang akan disampaikan oleh Sri Mulyani.

Yang jelas, belakangan santer beredar rencana pemerintah mengerek harga BBM bersubsidi. Pro kontrak terkait rencana ini pun mulai bermunculan, terlebih momen kenaikan dinilai tidak pas karena berada di tengah proses pemulihan ekonomi.

Bila memang BBM jadi naik, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyarankan, jika kenaikan harga BBM subsidi maksimal 30% dari harga jual saat ini.

“Yang tepat ya antara 20% hingga 30%. Maksimal 30%, jangan lebih dari itu. Janganlah harga BBM bersubsidi juga mengikuti harga pasar, karena nanti daya beli masyarakat ambrol,” terang David kepada Kontan.co.id, Jumat (26/8).

Baca Juga: Harga Pertalite dan Solar Dievaluasi, Pemerintah Siapkan BLT

David tak menampik, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan menyumbang inflasi. Apalagi, dalam tahun ini harga BBM non subsidi sudah naik beberapa kali. Sehingga, inflasi bisa saja makin mendaki.

Bila memang harga BBM bersubsidi ini akan meningkat, David pun memperkirakan inflasi pada tahun 2022 bisa berada di kisaran 6% hingga 7% secara tahunan. Target itu jauh melampaui batas atas kisaran sasaran inflasi BI yang dipatok di level 4% untuk tahun 2022.

Namun, meski berdampak besar terhadap inflasi, tetapi David memandang keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sangat tepat. Hal ini mengingat beban yang dipikul oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 di tengah peningkatan harga minyak dunia.

“Apalagi kalau harga BBM bersubsidi tidak naik, beban subsidi bisa capai Rp 700 triliun. Ini sudah sangat besar. Jadi memang tepat untuk dinaikkan pada saat ini,” pungkas David.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari