KONTAN.CO.ID - LONDON. Undang-undang dasar Inggris tidak memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan yang saat ini ada di benak banyak warga Inggris: apa yang terjadi jika Perdana Menteri Boris Johnson, yang menjalani tes di rumah sakit setelah gejala coronavirus yang terus-menerus, tidak dapat terus memimpin?

Melansir Reuters, Johnson dirawat di rumah sakit pada hari Minggu untuk apa yang disebut Downing Street sebagai "tes rutin" setelah dirinya masih harus berjuang dengan gejala batuk dan suhu tinggi selama 10 hari pasca dinyatakan positif virus.

Downing Street mengatakan, dia akan tetap bertanggung jawab atas pemerintahan, sama seperti yang dia lakukan sejak dia mengisolasi dirinya di kediaman Downing Street pada 27 Maret. Di sana, dia terus menerima dokumen pemerintahan dari semua kementerian.

Baca Juga: PM Inggris dipindahkan ke perawatan intensif, begini reaksi dunia

Downing Street mengatakan, Menteri Luar Negeri Dominic Raab, yang juga memegang gelar Sekretaris Pertama Negara, akan mewakili Johnson jika dirasa perlu. Raab mengetuai pertemuan darurat harian COVID-19 pemerintah pada hari Senin dan akan terus melakukannya saat Johnson berada di rumah sakit.

"Raab harus secara resmi mewakili Johnson sampai dia kembali ke kebiasaan bertualang yang normal," kata Paul Goodman, editor situs web ConservativeHome yang berpengaruh dalam partai Johnson.

Tetapi konstitusi Inggris tidak menawarkan "Rencana B" atau skenario suksesi yang jelas, kata para ahli.

Baca Juga: PM Johnson dilarikan ke ICU, poundsterling terkulai melawan dollar dan euro

“Kami belum pernah berada dalam situasi seperti itu, kami tidak harus memikirkannya dari sudut pandang itu sebelumnya,” jelas Catherine Haddon, seorang rekan senior di Institute for Government, mengatakan kepada Reuters.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie