KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, apabila Indonesia ingin menjadi negara maju maka mau tidak mau maka Indonesia harus menerapkan kebijakan hilirisasi.

"Tidak ada cara lain instrumennya salah satu yang dipakai adalah hilirisasi. Kita tidak bisa lagi pakai model-model lama. Model lama sih ya oke tapi maju-maju banget tidak," ujar Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convetion Center, Rabu (12/10).

Bahlil juga mengatakan bahwa dirinya selalu berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam mendukung frame kebijakan investasi ke depan.

Baca Juga: Wamenkeu: Insentif Fasilitas Perpajakan Dorong Investasi dan Hirilisasi

Adapun arah kebijakan investasi ke depan yang dimaksud Bahlil akan lebih mendorong pada sektor hilirisasi dengan dua konsep yang akan dibangun, yaitu hilirisasi yang berbasis teknologi untuk menciptakan nilai tambah dan juga investasi padat karya.

Tidak hanya itu, Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku industri hilirisasi dengan para pengusaha nasional di daerah. Hal ini bertujuan agar pengusaha daerah menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Pasalnya, tujuan dari hilirisasi adalah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Belum lama ini, pemerintah juga telah mengeluarkan kesepakatan Bali Compendium yang lahir dalam pertemuan G20 Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM). Dengan adanya Bali Compendium tersebut, maka satu negara dilarang untuk mengintervensi kebijakan investasi negara lain, khususnya dalam hal hilirisasi, sehingga dapat menghargai kebijakan di negara masing-masing.

"Bali Compendium ini jalan tengah menuju secercah harapan agar negara lain tidak boleh terlalu mengintervensi kita. Karena dengan kesepakatan ini semacam ada pemahaman baru, ada kesepakatan baru yang dilakukan negara G20 untuk menghargai negara masing-masing," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9).

Baca Juga: Punya Potensi Aspal 662 Juta Ton, Jokowi Minta Stop Impor Aspal Dua Tahun Lagi

Menurut Bahlil, Bali Compendium membuat negara-negara bisa menghargai strategi investasi negara lain sehingga negara-negara di dunia tidak boleh menjadi penghalang bagi satu negara untuk melakukan hilirisasi, seperti yang dilakukan Indonesia dalam melarang ekspor nikel. Bali Compendium akan menjadi acuan bagi masing-masing negara dalam melaksanakan strategi untuk menarik investasi berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi