JAKARTA. Majunya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang memunculkan harapan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Transportasi, Perdagangan, dan Industri mengatakan, jika Jokowi akhirnya terpilih sebagai Presiden, hal ini dapat memudahkan Pemprov DKI untuk mengintegrasi kebijakan yang sudah dibuat saat ini dengan kebijakan pemerintah pusat nantinya. "Integrasi antara Merdeka Utara (Istana Kepresidenan) dan Merdeka Selatan (Balai Kota/Kantor Gubernur) bisa lebih mudah dari sebelumnya," ujar Sutanto, Rabu (16/4). Ia juga bilang, harapan DKI ini cukup tinggi. Sebab, apabila Jokowi maju menjadi presiden, otomatis Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) naik sebagai DKI 1. "Saya membayangkan dua sosok (Jokowi-Ahok) ini akan tetap memegang komitmen yang saat ini mereka lakukan. Keduanya punya kemauan untuk sama-sama membangun Jakarta," katanya. Ia bilang, memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Jakarta harus terus berbenah dan membutuhkan pemimpin, baik Gubernur dan Presiden yang mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi yang mumpuni. Seperti diketahui, sering kali kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta bersebrangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu yang paling terlihat adalah soal kebijakan pembangunan transportasi massal oleh DKI terganjal dengan kebijakan pemerintah pusat pada mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang menyebabkan Jakarta kian macet.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan