JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa optimistis bisa terpilih lagi untuk memimpin Jakarta pada Pilkada DKI 2017 bila pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh rakyat, bukan oleh DPRD. "Kalau dipilih rakyat, saya mau mencalonkan diri kembali (jadi gubernur di pilkada)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta. Pencalonannya sebagai gubernur DKI itu dapat melalui kendaraan partai politik maupun melalui jalur independen. Apabila tidak ada partai politik yang mau mengusungnya, pria yang akrab disapa Ahok itu akan maju sebagai calon independen. Pencalonan gubernur melalui jalur independen, menurut dia, justru lebih menguntungkan. Sebab, jika nanti berhasil menjadi gubernur DKI, ia tidak perlu melakukan praktik bargaining (tawar-menawar) dengan partai pengusung. "Kalau saya kerja dengan baik di Jakarta selama tiga tahun ini, mau cari dukungan 500.000 KTP warga DKI juga tidak sulit saya kira," kata Ahok. Sebagai informasi, rapat paripurna DPR RI hari ini akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Hingga rapat kerja kemarin, masih banyak perbedaan sikap di antara fraksi-fraksi di Komisi II DPR mengenai RUU Pilkada. Seperti dikutip harian Kompas, perbedaan sikap itu terlihat saat rapat kerja Komisi II DPR dan pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Pilkada di DPR, Jakarta, Rabu (24/9). Fraksi PDI-P, Partai Hanura, PKB, dan Partai Demokrat memberikan dukungan terhadap mekanisme pilkada langsung oleh rakyat. Fraksi Partai Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Gerindra mendukung pilkada oleh DPRD. (Kurnia Sari Aziza)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jika Pilkada langsung, Ahok bisa dapat 500.000 KTP
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa optimistis bisa terpilih lagi untuk memimpin Jakarta pada Pilkada DKI 2017 bila pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh rakyat, bukan oleh DPRD. "Kalau dipilih rakyat, saya mau mencalonkan diri kembali (jadi gubernur di pilkada)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta. Pencalonannya sebagai gubernur DKI itu dapat melalui kendaraan partai politik maupun melalui jalur independen. Apabila tidak ada partai politik yang mau mengusungnya, pria yang akrab disapa Ahok itu akan maju sebagai calon independen. Pencalonan gubernur melalui jalur independen, menurut dia, justru lebih menguntungkan. Sebab, jika nanti berhasil menjadi gubernur DKI, ia tidak perlu melakukan praktik bargaining (tawar-menawar) dengan partai pengusung. "Kalau saya kerja dengan baik di Jakarta selama tiga tahun ini, mau cari dukungan 500.000 KTP warga DKI juga tidak sulit saya kira," kata Ahok. Sebagai informasi, rapat paripurna DPR RI hari ini akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Hingga rapat kerja kemarin, masih banyak perbedaan sikap di antara fraksi-fraksi di Komisi II DPR mengenai RUU Pilkada. Seperti dikutip harian Kompas, perbedaan sikap itu terlihat saat rapat kerja Komisi II DPR dan pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Pilkada di DPR, Jakarta, Rabu (24/9). Fraksi PDI-P, Partai Hanura, PKB, dan Partai Demokrat memberikan dukungan terhadap mekanisme pilkada langsung oleh rakyat. Fraksi Partai Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Gerindra mendukung pilkada oleh DPRD. (Kurnia Sari Aziza)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
