JAKARTA. Tim hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengancam akan memidanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan pada Senin (21/7/2014) pagi ini. Alasannya, ada kecurangan di berbagai daerah yang harus diselesaikan."Ini kan apabila ini tetap dilaksanakan, kita melihat perkembangan sampai besok (hari ini). Ketika besok (hari ini) (rekapitulasi nasional) masih dilakukan, baru kita ambil action," kata anggota tim hukum Prabowo Hatta, Alamsyah, seusai pertemuan Prabowo dengan sejumlah elite Koalisi Merah Putih di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (20/7/2014) siang.Sebelumnya, anggota tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menunda rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat nasional. Menurut dia, proses rekapitulasi di daerah-daerah masih bermasalah. "Kami harap rekapitulasi suara nasional dapat ditunda sampai selesai rekapitulasi di tiap-tiap daerah," kata Didi kepada wartawan di Polonia Media Center, Cipinang Cempedak, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).Menurut dia, masalah ini harus mendapat perhatian karena menyangkut kualitas demokrasi. Didi meminta KPU mengambil langkah bijak untuk menunda, kecuali seluruh masalah rekapitulasi di daerah sudah selesai.Menanggapi permintaa penundaan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU tetap akan melanjutkan rekapitulasi nasional sesuai aturan. Sementara itu, hingga Senin dini hari, KPU telah menyelesaikan penghitungan di 15 provinsi. Berdasarkan rekapitulasi sementara, pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla, unggul di 9 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DIY, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara.Adapun Prabowo-Hatta unggul di NTB, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Sumatera Barat. (Heru Margianto)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jika rekapitulasi lanjut, ini ancaman tim Prabowo
JAKARTA. Tim hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengancam akan memidanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan pada Senin (21/7/2014) pagi ini. Alasannya, ada kecurangan di berbagai daerah yang harus diselesaikan."Ini kan apabila ini tetap dilaksanakan, kita melihat perkembangan sampai besok (hari ini). Ketika besok (hari ini) (rekapitulasi nasional) masih dilakukan, baru kita ambil action," kata anggota tim hukum Prabowo Hatta, Alamsyah, seusai pertemuan Prabowo dengan sejumlah elite Koalisi Merah Putih di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (20/7/2014) siang.Sebelumnya, anggota tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menunda rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat nasional. Menurut dia, proses rekapitulasi di daerah-daerah masih bermasalah. "Kami harap rekapitulasi suara nasional dapat ditunda sampai selesai rekapitulasi di tiap-tiap daerah," kata Didi kepada wartawan di Polonia Media Center, Cipinang Cempedak, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).Menurut dia, masalah ini harus mendapat perhatian karena menyangkut kualitas demokrasi. Didi meminta KPU mengambil langkah bijak untuk menunda, kecuali seluruh masalah rekapitulasi di daerah sudah selesai.Menanggapi permintaa penundaan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU tetap akan melanjutkan rekapitulasi nasional sesuai aturan. Sementara itu, hingga Senin dini hari, KPU telah menyelesaikan penghitungan di 15 provinsi. Berdasarkan rekapitulasi sementara, pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla, unggul di 9 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DIY, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara.Adapun Prabowo-Hatta unggul di NTB, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Sumatera Barat. (Heru Margianto)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
