JAKARTA. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memaklumi keinginan buruh agar pemerintah terus menaikkan upah. Namun hal itu tidak bisa serta merta dipenuhi pemerintah karena penentuan upah itu juga harus mempertimbangkan beberapa kondisi.

Kepada wartawan usai menghadiri Loka Karya Hak Asasi Manusia (HAM), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (10/12), JK mengatakan bahwa setiap industri perusahaan tertentu memiliki keuntungan yang berbeda.

Oleh karena itu kemampuan mereka (perusahaan) dalam membayar pegawai juga berbeda.

Kata JK jika pegawai menuntut harga yang terlalu mahal maka bisa jadi sang pemilik pabrik menggantikan peran karyawan-karyawannya dengan tenaga mesin.

Dengan demikian terjadi pemecatan massal. "Kita inginnya buruh punya upah tinggi, tapi perusahaan punya alternatif. Bahayanya nanti orang pasang mesin semua, akhirnya mengurangi tenaga kerja," kata JK.

Tidak hanya itu, kata JK, bisa jadi pabrik tersebut tutup karena tidak mampu membayar gaji karyawan yang terlalu tinggi dan tidak mampu melakukan mekanisasi.

"Itu bahayanya nanti orang akan pasang mesin semua. Nah, akhirnya mengurangi tenaga kerja. Kita inginnya buruh itu punya upah yang tinggi. Tapi para pengusaha punya alternatif, kalau ketinggian nanti mereka melakukan mekanisasi, akhirnya lapangan kerja menurun," kata JK.

Dengan demikian idealnya gaji karyawan menyesuaikan dengan keuntungan perusahaan. Kalau pun ada kenaikkan, hal itu juga sedikit banyaknya berkaitan dengan keuntungan perusahaan.

"Kalau tiba-tiba (gaji minta) naik, maka orang akan berhenti berproduksi," ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, hari iniribuan buruh pabrik menggelar aksi demo di berbagai kota.

Di Jakarta puluhan ribu buruh memadati sisi Monumen Nasional (Monas) yang terletak tepat diseberang Istana, dan di Bundaran Hotel Indonesia. Tuntutannya satu meminta upah buruh naik.

Kejadian tersebut sempat membuat arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Utara ditutup untuk sementara. Selain itu Jalan Djuanda ke arah Harmoni juga lumpuh akibat dari aksi buruh. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan