JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan untuk tidak memperkarakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut JK, jika kebijakan dipersoalkan maka birokrasi tidak bisa berjalan karena banyak pihak yang takut dituduh korupsi. "Saya selalu mengharapkan agar kebijakan atau diskresi tidak jadi bagian pemeriksaan atau tuntutan karena apabila kebijakan jadi bagian kejahatan maka tidak ada lagi orang yang berani membuat kebijakan," kata JK, saat menyampaikan pidato dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (2/12). JK mengaku mendukung penindakan yang dilakukan penegak hukum. Akan tetapi, hendaknya penindakan itu tidak diterapkan terhadap kebijakan. Jika tidak ada yang berani mengambil kebijakan, kata JK, maka rakyat yang akan dipersulit.
JK berharap KPK tak perkarakan kebijakan
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan untuk tidak memperkarakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut JK, jika kebijakan dipersoalkan maka birokrasi tidak bisa berjalan karena banyak pihak yang takut dituduh korupsi. "Saya selalu mengharapkan agar kebijakan atau diskresi tidak jadi bagian pemeriksaan atau tuntutan karena apabila kebijakan jadi bagian kejahatan maka tidak ada lagi orang yang berani membuat kebijakan," kata JK, saat menyampaikan pidato dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (2/12). JK mengaku mendukung penindakan yang dilakukan penegak hukum. Akan tetapi, hendaknya penindakan itu tidak diterapkan terhadap kebijakan. Jika tidak ada yang berani mengambil kebijakan, kata JK, maka rakyat yang akan dipersulit.