JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakinkan para pengusaha Uni Eropa bahwa aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsi tidak berlangsung lama. Ia menyebut, aksi penolakan masyarakat akan berakhir dalam sepekan. "Demonstrasi masih terjadi di banyak tempat, tapi menurut saya akan berhenti dalam satu minggu," kata JK dalam acara European Union-Indonesia Business Dialogue di Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (19/11). JK mengakui bahwa kenaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang populer. Namun, Pemerintah harus mengambil kebijakan tersebut karena neraca APBN defisit bertahun-tahun akibat subsidi di berbagai sektor yang kurang efektif.
Dengan mengurangi subsidi untuk BBM, kata JK, Pemerintah bisa semakin efektif dalam mengelola anggaran sehingga lebih mudah pula bekerjasama dengan investor. "Lebih efektif dalam membangun infrasturktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih mudah bekerja sama dengan investor, karena pemerintahan yang efektif," ucap politisi senior Partai Golkar itu. Selain mempermudah para investor, JK menyatakan bahwa pemerintahan akan menyederhanakan birokrasi perizinan. Ditargetkan, dalam beberapa bulan ke depan Pemerintah selesai membangun pelayanan izin terpadu satu pintu. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan campur tangan investor dalam mewujudkan program pengadaan listrik 35.000 megawatt.
