KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Kamis (30/11) mengungkapkan keheranannya atas korupsi di Indonesia, khususnya yang melibatkan birokrasi.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional Tahun 2017.

Indonesia saat ini menurutnya pengawasannya terhadap birokrasi sudah ketat. Ada banyak pengawas yang setiap saat selalu mengawasi kinerja birokrasi dan pejabat daerah.

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Pertama, aparat pengawas internal yang terdapat di kabupaten/ kota, propinsi sampai pemerintah pusat. Kedua, BPK dan juga BPKP, Selain itu, ada juga pengawasan yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan Agung. Tapi pengetatan tersebut ternyata tidak membuat pejabat takut korupsi dan mencuri uang rakyat.

"Masih ada bupati, walikota yang terkena pidana, diperiksa KPK, polisi maupun jaksa," katanya Kamis (30/11).

Bukan hanya di daerah, JK juga mengatakan, korupsi juga masih saja dilakukan oleh menteri. "Ada sembilan menteri yang masuk penjara," katanya

JK mengakui, saat ini gaji birokrasi dan pejabat masih rendah. Tapi menurutnya, itu bukan alasan. "Gaji presiden dan wakil presiden juga kalah dengan direktur utama bank," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini