KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan pentingnya peran pengawasan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Proses pengawasan perlu usaha yang lebih keras mengingat anggaran yang terus mengalami peningkatan serta kementerian dan Lembaga (K/L) yang terus berkembang. "Lembaga atau institusi pengawas, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan lembaga pengawas internal harus semakin kerja keras karena semakin luas (cakupannya)," jelas Jusuf Kalla di hadapan peserta rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Kamis (21/3). Apalagi, anggaran APBN saat ini sudah jauh berkembang hingga penyaluran dana desa. Seiring perluasan cakupan anggaran, Jusuf Kalla mengingatkan keberhasilan pengawasan diukur apabila berkurangnya jumlah koruptor.
Sedangkan saat ini, praktek korupsi masih tinggi dilihat dari sejumlah penangkapan. Meskipun, pengawasan juga diakui sudah semakin baik. "Selama 15 tahun ada 9 menteri yang masuk penjara, ada hampir 20 gubernur yang masuk penjara, ada ratusan bupati anggota DPRD dan DPR itu tentu menjadi perhatian kita," jelas Jusuf Kalla. Jumlah kasus penyelenggara negara yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terus meningkat, yaitu 5 kasus (2015), 17 kasus (2016), 19 kasus (2017) den 30 kasus pada tahun 2018 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga menjelaskan pentingnya peran APIP dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
