JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, kebijakan pemerintah yang membatasi rapat-rapat pemerintah di hotel bertujuan untuk mengurangi biaya pemerintahan sehingga bisa dialihkan untuk pembangunan. Ia keberatan jika pengelola hotel menganggap kebijakan tersebut menyebabkan turunnya pendapatan hotel. "Jangan anggap karena ada surat dari pemerintah lalu runtuh, tidak. Kalian ini bangun banyak hotel saat ekonomi turun. Jangan bilang kepada pengembang hotel rugi karena Yuddy (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Yuddy sekarang jadi 'kambing hitam'. Mungkin karena promosi Anda kurang baik atau fasilitas hotel kurang baik?" kata Kalla, di hadapan para pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), di Jakarta, Selasa (17/2). Selaku Menteri PAN-RB, Yuddy mengeluarkan surat edaran yang membatasi jajaran pemerintah menggelar rapat-rapat di hotel. Kalla menilai, anggaran yang digunakan pemerintah untuk menggelar rapat-rapat di hotel termasuk biaya yang tidak perlu sehingga harus dikurangi. "Yang terjadi itu bukan untuk bikin hotel bangkrut, tidak. Ini karena pemerintah ingin sehat, membangun biar hotel punya tamu," sambung Kalla. Ia juga mengatakan, pertumbuhan hotel selalu berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika perekonomian tumbuh dengan baik, menurut Kalla, bisnis perhotelan pun akan berkembang baik. Kalla menyebutkan, masalah terbesar yang berkaitan dengan bisnis perhotelan adalah tingginya angka pembangunan hotel, padahal permintaan sedang turun. Dalam lima tahun terakhir, sebut dia, angka pembangunan hotel naik hingga 100 persen. "Pembangunan itu yang menyebabkan hotel kelebihan suplai saat demand turun. Jangan salahkan pemerintah itu. Semua ini perlu juga PHRI mengatur pertumbuhan ini. Jangan selalu menyalahkan peraturan pemerintah, tapi lihat sendiri banyak hotel yang melakukan pembangunan saat ekonomi dunia turun," papar dia. Kalla mengatakan, masalah tersebut merupakan risiko bisnis yang harus ditanggung. Pemerintah, sebut Kalla, akan berupaya menanggulangi permasalahan tersebut dengan meningkatkan investasi. Ia juga menekankan perlunya dilakukan perbaikan, terutama yang berkaitan dengan hospitality. "Hotel akan untung karena akan banyak industri yang masuk, lagi pula harga hotel setiap tahun akan naik. Ini bagian dari properti, ini tahap di mana kita memberikan hospitality yang baik," kata dia. Selain itu, Kalla meminta para kepala daerah untuk memberikan izin pendirian hotel di daerah sesuai prosedur yang berlaku. "Jangan karena masuk uang lalu diberikan izin mendirikan hotel," ujar Kalla. (Icha Rastika) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
JK: Jangan salahkan kalau pendapatan hotel turun
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, kebijakan pemerintah yang membatasi rapat-rapat pemerintah di hotel bertujuan untuk mengurangi biaya pemerintahan sehingga bisa dialihkan untuk pembangunan. Ia keberatan jika pengelola hotel menganggap kebijakan tersebut menyebabkan turunnya pendapatan hotel. "Jangan anggap karena ada surat dari pemerintah lalu runtuh, tidak. Kalian ini bangun banyak hotel saat ekonomi turun. Jangan bilang kepada pengembang hotel rugi karena Yuddy (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Yuddy sekarang jadi 'kambing hitam'. Mungkin karena promosi Anda kurang baik atau fasilitas hotel kurang baik?" kata Kalla, di hadapan para pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), di Jakarta, Selasa (17/2). Selaku Menteri PAN-RB, Yuddy mengeluarkan surat edaran yang membatasi jajaran pemerintah menggelar rapat-rapat di hotel. Kalla menilai, anggaran yang digunakan pemerintah untuk menggelar rapat-rapat di hotel termasuk biaya yang tidak perlu sehingga harus dikurangi. "Yang terjadi itu bukan untuk bikin hotel bangkrut, tidak. Ini karena pemerintah ingin sehat, membangun biar hotel punya tamu," sambung Kalla. Ia juga mengatakan, pertumbuhan hotel selalu berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika perekonomian tumbuh dengan baik, menurut Kalla, bisnis perhotelan pun akan berkembang baik. Kalla menyebutkan, masalah terbesar yang berkaitan dengan bisnis perhotelan adalah tingginya angka pembangunan hotel, padahal permintaan sedang turun. Dalam lima tahun terakhir, sebut dia, angka pembangunan hotel naik hingga 100 persen. "Pembangunan itu yang menyebabkan hotel kelebihan suplai saat demand turun. Jangan salahkan pemerintah itu. Semua ini perlu juga PHRI mengatur pertumbuhan ini. Jangan selalu menyalahkan peraturan pemerintah, tapi lihat sendiri banyak hotel yang melakukan pembangunan saat ekonomi dunia turun," papar dia. Kalla mengatakan, masalah tersebut merupakan risiko bisnis yang harus ditanggung. Pemerintah, sebut Kalla, akan berupaya menanggulangi permasalahan tersebut dengan meningkatkan investasi. Ia juga menekankan perlunya dilakukan perbaikan, terutama yang berkaitan dengan hospitality. "Hotel akan untung karena akan banyak industri yang masuk, lagi pula harga hotel setiap tahun akan naik. Ini bagian dari properti, ini tahap di mana kita memberikan hospitality yang baik," kata dia. Selain itu, Kalla meminta para kepala daerah untuk memberikan izin pendirian hotel di daerah sesuai prosedur yang berlaku. "Jangan karena masuk uang lalu diberikan izin mendirikan hotel," ujar Kalla. (Icha Rastika) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
