DEPOK. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai separatisme bersenjata di Papua lawannya adalah aparat keamanan yang bersenjata pula. Masalah di Papua, kata Kalla, murni keinginan untuk melawan."Kalau ada separatis yang bersenjata maka harus pendekatannya pakai senjata juga," kata Kalla di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (26/2/2013). Permasalahan Papua menurut dia bersumber pada perasaan ketidakadilan."Selain itu, anggaran dari pusat yang besar juga belum dirasakan (masyarakat Papua)," tutur Kalla. Termasuk, sebut dia, hasil otonomi khusus. Pemerintah Pusat, ujar dia, sudah memberikan kewenangan besar bagi daerah di Papua, untuk membangun daerahnya.Separatisme dalam kaca mata hak asasi manusia (HAM), tegas Kalla, juga melanggar konsep HAM itu sendiri. Sebab, penembakan atas anggota TNI termasuk dalam pelanggaran HAM.Publik, kata Kalla, harus melihat anggota TNI yang ditembak juga sebagai korban pelanggaran HAM. "Ini juga melanggar ham, kalau pasal pertama itu (UUD 1945) semua berhak mendapat kehidupan, kalau TNI diambil kehidupannya bukannya itu melanggar HAM? Kenapa (kalau) pemberontak ditembak melanggar HAM, tapi TNI ditembak tidak melanggar ham? Ini harus juga diperhatikan," tegas dia.Serangan bersenjataPenembakan sebelumnya terjadi di dua wilayah berbeda di Papua, Kamis (21/2/2013). Pertama, penembakan terjadi di dekat Pos Satgas TNI, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada pukul 09.00 WIT. Satu anggota TNI dinyatakan tewas atas nama Pratu Wahyu Bowo dan korban luka yakni Danpos Satgas Lettu Inf Reza, yang tertembak pada lengan bagian kiri.Sementara itu, tujuh orang lainnya tewas saat terjadi penghadangan serta penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, pukul 10.30 WIT. Saat itu, 10 anggota Koranmil Sinak Kodim 1714/Puncak Jaya sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire. Tujuh orang yang tewas adalah Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, dan Praka Wempi.Di Distrik Sinak, sebanyak empat warga sipil tewas atas nama Yohanis, Uli, Markus, dan seorang lagi belum diketahui identitasnya. Sementara itu, warga sipil yang terluka adalah Joni, Ronda, Rangka, dan Santin.Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kuat penembakan di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, merupakan aksi penyerangan dari kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni.Sementara, penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga pelakunya kelompok bersenjata pimpinan Murib. Namun, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian menduga penembakan terkait Pikada.Belum tuntas penembakan di dua tempat tersebut, Senin (25/2/2013), serangan bersenjata kembali terjadi. Satu orang terluka dalam kontak senjata antara tim gabungan TNI-Polri dan tiga orang yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Gunung Bobairo, Distrik Paniai Timur, Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua.Pasukan TNI-Polri sempat mengejar tiga orang yang membawa dua senjata laras panjang ini, tetapi ketiganya meloloskan diri dengan speed boat menuju Kampung Kebo. Tribunnews.comCek Berita dan Artikel yang lain di Google News
JK: Kelompok bersenjata di Papua harus dilawan
DEPOK. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai separatisme bersenjata di Papua lawannya adalah aparat keamanan yang bersenjata pula. Masalah di Papua, kata Kalla, murni keinginan untuk melawan."Kalau ada separatis yang bersenjata maka harus pendekatannya pakai senjata juga," kata Kalla di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (26/2/2013). Permasalahan Papua menurut dia bersumber pada perasaan ketidakadilan."Selain itu, anggaran dari pusat yang besar juga belum dirasakan (masyarakat Papua)," tutur Kalla. Termasuk, sebut dia, hasil otonomi khusus. Pemerintah Pusat, ujar dia, sudah memberikan kewenangan besar bagi daerah di Papua, untuk membangun daerahnya.Separatisme dalam kaca mata hak asasi manusia (HAM), tegas Kalla, juga melanggar konsep HAM itu sendiri. Sebab, penembakan atas anggota TNI termasuk dalam pelanggaran HAM.Publik, kata Kalla, harus melihat anggota TNI yang ditembak juga sebagai korban pelanggaran HAM. "Ini juga melanggar ham, kalau pasal pertama itu (UUD 1945) semua berhak mendapat kehidupan, kalau TNI diambil kehidupannya bukannya itu melanggar HAM? Kenapa (kalau) pemberontak ditembak melanggar HAM, tapi TNI ditembak tidak melanggar ham? Ini harus juga diperhatikan," tegas dia.Serangan bersenjataPenembakan sebelumnya terjadi di dua wilayah berbeda di Papua, Kamis (21/2/2013). Pertama, penembakan terjadi di dekat Pos Satgas TNI, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada pukul 09.00 WIT. Satu anggota TNI dinyatakan tewas atas nama Pratu Wahyu Bowo dan korban luka yakni Danpos Satgas Lettu Inf Reza, yang tertembak pada lengan bagian kiri.Sementara itu, tujuh orang lainnya tewas saat terjadi penghadangan serta penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, pukul 10.30 WIT. Saat itu, 10 anggota Koranmil Sinak Kodim 1714/Puncak Jaya sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire. Tujuh orang yang tewas adalah Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, dan Praka Wempi.Di Distrik Sinak, sebanyak empat warga sipil tewas atas nama Yohanis, Uli, Markus, dan seorang lagi belum diketahui identitasnya. Sementara itu, warga sipil yang terluka adalah Joni, Ronda, Rangka, dan Santin.Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kuat penembakan di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, merupakan aksi penyerangan dari kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni.Sementara, penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga pelakunya kelompok bersenjata pimpinan Murib. Namun, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian menduga penembakan terkait Pikada.Belum tuntas penembakan di dua tempat tersebut, Senin (25/2/2013), serangan bersenjata kembali terjadi. Satu orang terluka dalam kontak senjata antara tim gabungan TNI-Polri dan tiga orang yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Gunung Bobairo, Distrik Paniai Timur, Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua.Pasukan TNI-Polri sempat mengejar tiga orang yang membawa dua senjata laras panjang ini, tetapi ketiganya meloloskan diri dengan speed boat menuju Kampung Kebo. Tribunnews.comCek Berita dan Artikel yang lain di Google News
