JAKARTA.  Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar sepakat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy mengenai pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar yang rencananya digelar di Bali pada 30 November hingga 3 Desember.

Menurut Kalla, tidak baik jika Golkar menggelar Munas di Bali pada 30 November-3 Desmber yang bertepatan dengan musim kunjungan wisatawan. Dia khawatir Munas Golkar berlangsung ricuh sehingga menganggu aktivitas wisata.

"Ya itu mencegah konflik-konflik, apalagi di Bali. Kalau nanti ada kayak kemarin di sini (ricuh di DPP), besar-besaran, kan bisa terjadi juga ke mana-mana. Isu itu menjadi internasional, tidak bagus untuk Bali kalau jadi keributan itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (26/11).

Dia juga menilai kurang tepat jika Munas Golkar dilaksanakan 30 November mendatang. Menurut Kalla, diperlukan waktu lebih lama bagi Golkar untuk menyelesaikan lebih dulu konflik internalnya sebelum menggelar Munas. 

Kalla pun berharap kelompok yang bertentangan bisa kembali bersatu. Menurut dia, perpecahan Partai Golkar bisa menganggu stabilitas politik dalam negeri. Mengenai munas tandingan yang digagas presidium penyelamat Partai Golkar, Kalla memahaminya sebagai bentuk ketidakpercayaan sebagian kader Golkar terhadap kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Sebelumnya Menko Polhukam Tedjo Edhy meminta kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing.

Sikap Tedjo itu lalu menuai kritik dari internal Golkar maupun elite parpol Koalisi Merah Putih. Ia dianggap mencampuri urusan internal Golkar. Setelah dikritik, Tedjo meluruskan bahwa ia hanya berupaya mengingatkan akan kemungkinan buruk jika Munas Golkar digelar di Bali akhir tahun ini. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia