JK Kritik Pengembangan Pembangkit Panas Bumi Lambat, Pemerintah Siapkan Insentif



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan alias EBT khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi alias PLTP berjalan lambat laiknya siput.

Sampai semester I-2019 ini semisal, realisasinya tercatat baru 1.948,5 Megawatt (MW) dari target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) di tahun 2025 yang mencapai 7.200 MW.

Tak pelak ini membuat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla geram. Dalam acara The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2019 di Jakarta Convention Centre, kemarin, Wakil Presiden Joko Widodi ini bilang bahwa pengembangan pembangkit panas bumi ini belum ada kemajuan.

"Saya sudah membuka acara ini empat hingga lima kali tapi perkembangannya lamban," ujar Kalla, Selasa (13/8). 

Menurut Kalla, tak hanya PLTP, lambannya pertumbuhan juga terjadi pada semua jenis pengembangan pembangkit EBT lainnya.

Makanya, pemerintah harus segera mencari cara demi menyederhanakan proses dalam pengembangan EBT itu. 

Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan serta lembaga terkait untuk melakukan pembahasan demi menemukan solusi percepatan pengembangan pembangkit. 

"Kementerian ESDM, PLN serta asosiasi harus duduk bersama menemukan solusi," ujarnya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Sutijastoto menyampaikan, ke depannya pemerintah bakal mengambil sejumlah inisiatif.

Seperti mengupayakan adanya insentif untuk pengembangan PLTP. 

"Misalnya untuk pengembangan infrastruktur, biayanya akan diganti oleh pemerintah," jelas Sutijastoto, Selasa (13/8).

Mengakses pendanaan Bank Dunia



Editor: Tedy Gumilar
Dukungan dari Anda akan menambah semangat kami dalam menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat seperti ini.

Jika berkenan, silakan manfaatkan fasilitas donasi berikut ini.