JAKARTA. Pemerintah masih terus mengkaji rencana pembangunan satu juta rumah murah. Agar sukses, pemerintah rencananya akan memberikan keringanan berupa bunga rendah bagi masyarakat miskin yang hendak membeli.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono, dirinya diminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menurunkan suku bunga menjadi 5%. Ini lebih rendah dari bunga yang diberikan pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sebesar 7,5%.

Dengan bunga 7,5%, maka cicilan yang harus dibayar masyarakat sebesar Rp 800.000. Dengan bunga sebesar 5%, maka cicilannya diturunkan lagi menjadi Rp 600.000-Rp 700.000," ujar Basuki, Selasa (20/1) di kantor wakil presiden.

JK rencananya akan mengundang beberapa lembaga keuangan dan perbankan, untuk memastikan kesanggupan mereka. Beberapa diantaranya antara lain Bank Tabungan Negara (BTN), bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI) hingga Asian Development Bank (ADB).

Saat ini, dana yang tersedia untuk pembangunan satu juta rumah ini baru mencapai Rp 18,9 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari beberapa lembaga. Dengan rincian, dari APBN sebesar Rp 8,1 triliun, FLPP Rp 5,4 triliun, Perumnas Rp 500 miliar, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan Rp 2,5 triliun.

Anggaran yang tersedia ini menurut Basuki belum cukup untuk membangun satu juta rumah. Jumlah dana yang masih dibutuhkan pemerintah mencapaiu Rp 40 triliun. Pemerintah rencananya akan menggandeng PT sarana Multigriya Financial (SMF), dan Bank Dunia. Adapun, rumah-rumah murah itu rencananya akan dibangun di beberapa daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa