JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki lahan agar berperan menyediakan lokasi untuk pembangunan perumahan. Hal tersebut guna mendukung upaya membangun satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Pak Wapres mengarahkan pemda yang punya lahan agar ikut membantu dan pemda yang punya lahan akan prioritas untuk dibangun perumahan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (20/1) Hal tersebut disampaikan usai dirinya bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan persiapan pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dikatakan Menteri, pembangunan sejuta rumah rencananya akan tersebar ke seluruh pelosok daerah di Tanah Air. Dari hasil kunjungan ke sejumlah daerah, kata Basuki, beberapa daerah yang tersedia lahan untuk dibangun rumah antara lain di Kabupaten Gunung Sitoli 10 hektare, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias masing-masing tujuh hektare. "Beberapa hari lalu saya sudah datang agar lahan itu bisa dibangun rumah. Jadi arahan Wapres Pemda agar berkontribusi menyediakan lahan," katanya. Namun demikian, katanya, bukan berarti pada pemda yang tak punya lahan tidak akan dibangun rumah bagi MBR. "Kan tentunya di situ ada pengembang dan Perumnas yang juga punya lahan bisa dibangun rumah," tambahnya. Bunga rendah Wapres, kata Basuki, juga mengarahkan agar suku bunga untuk pembelian rumah oleh MBR bisa diturunkan dari 7,25% menjadi 5%. Dengan begitu, cicilannya bisa turun dari Rp 800 ribu per bulan menjadi Rp 600 ribu per bulan. Penurunan bunga tersebut, kata Menteri, sangat dimungkinkan dan saat ini sedang dihitung. Mengenai penurunan suku bunga tersebut pemerintah akan mengundang pihak perbankan "Staf khusus Wapres rencananya akan mengundang BTN, BRI, BI dan ADB serta lembaga keuangan untuk membahas suku bunga," katanya. Persiapan pembangunan sejuta rumah ini, kata Basuki, akan segera dibahas dalam sidang kabinet terbatas yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemda diminta sediakan lahan untuk perumahan MBR
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki lahan agar berperan menyediakan lokasi untuk pembangunan perumahan. Hal tersebut guna mendukung upaya membangun satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Pak Wapres mengarahkan pemda yang punya lahan agar ikut membantu dan pemda yang punya lahan akan prioritas untuk dibangun perumahan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (20/1) Hal tersebut disampaikan usai dirinya bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan persiapan pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dikatakan Menteri, pembangunan sejuta rumah rencananya akan tersebar ke seluruh pelosok daerah di Tanah Air. Dari hasil kunjungan ke sejumlah daerah, kata Basuki, beberapa daerah yang tersedia lahan untuk dibangun rumah antara lain di Kabupaten Gunung Sitoli 10 hektare, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias masing-masing tujuh hektare. "Beberapa hari lalu saya sudah datang agar lahan itu bisa dibangun rumah. Jadi arahan Wapres Pemda agar berkontribusi menyediakan lahan," katanya. Namun demikian, katanya, bukan berarti pada pemda yang tak punya lahan tidak akan dibangun rumah bagi MBR. "Kan tentunya di situ ada pengembang dan Perumnas yang juga punya lahan bisa dibangun rumah," tambahnya. Bunga rendah Wapres, kata Basuki, juga mengarahkan agar suku bunga untuk pembelian rumah oleh MBR bisa diturunkan dari 7,25% menjadi 5%. Dengan begitu, cicilannya bisa turun dari Rp 800 ribu per bulan menjadi Rp 600 ribu per bulan. Penurunan bunga tersebut, kata Menteri, sangat dimungkinkan dan saat ini sedang dihitung. Mengenai penurunan suku bunga tersebut pemerintah akan mengundang pihak perbankan "Staf khusus Wapres rencananya akan mengundang BTN, BRI, BI dan ADB serta lembaga keuangan untuk membahas suku bunga," katanya. Persiapan pembangunan sejuta rumah ini, kata Basuki, akan segera dibahas dalam sidang kabinet terbatas yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
