JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin bahwa Partai Golkar dapat mencapai islah sebelum pemilihan kepala daerah secara serentak akhir tahun ini. Ia menilai insiden penyerangan yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar beberapa hari lalu tidak memengaruhi proses islah kedua kubu.

"Tentu pilkada yang mengharuskannya islah. Kalau tidak islah, berarti Golkar tidak bisa mencalonkan dalam pilkada. Kalau satu partai tidak bisa ikut pemilu, dia bukan partai, dia ormas (organisasi kemasyarakatan)," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/6).

Ia menilai permasalahan pascainsiden penyerangan DPP Golkar sudah mereda. Ia menduga insiden itu sebagai ulah kelompok kecil pada masing-masing kubu yang berbeda paham.

XLSMART Ajak Ratusan Korporasi Bahas AI dan Cyber Security di BRAVO 500 Summit

"Mungkin ada kelompok-kelompok di kalangan masing-masing yang berbeda paham. Tapi insya Allah itu malam ini sudah perundingan tahap awal daripada pengajuan penjaringan, itu langkah awal," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Kalla optimistis kedua kubu Partai Golkar akan sepenuhnya mencapai islah setelah melalui pilkada.

Malam ini, Tim Penjaringan Partai Golkar yang terdiri atas 10 orang perwakilan kedua kubu akan bertemu untuk membahas kriteria calon kepala daerah. Sebelum pembahasan kepengurusan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, tim akan merampungkan mekanisme teknis penjaringan calon kepala daerah.

Terkait penjaringan calon kepala daerah, Kalla bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Yorrys Raweyai, pada Minggu (14/6) malam. Ia juga mengaku telah bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Bali, MS Hidayat. Menurut Kalla, dalam pertemuan tersebut mereka membahas mengenai mulusnya penjaringan.

"Tentang bagaimana mulusnya ini rencana, bagaimana mulus saja kan, bagaimana berjalan," ucap Kalla.

Kalla menjadi mediator islah kedua kubu Partai Golkar tersebut. Pada pertemuan perdana nanti malam, akan ada pembahasan tentang teknis penetapan calon yang akan diusung Golkar. Pertama terkait dengan kriteria yang ditetapkan untuk menjaring calon kepala daerah. Berikutnya mekanisme menjaring bakal calon dari kriteria tersebut, termasuk di antaranya pembiayaan lembaga survei untuk penjaringan.

Kedua kubu Partai Golkar sudah menandatangani empat poin perjanjian islah pada Sabtu (30/5). Kedua poin pertama berhasil dicapai, yakni kesepakatan untuk mendahulukan kepentingan partai agar dapat mengikuti pilkada dengan cara membentuk tim penjaringan. Sejauh ini masih ada dua poin lagi yang perlu dibahas. Selain penetapan kriteria calon yang disepakati kedua kubu, kesepakatan calon kepala daerah yang diajukan juga harus disetujui pengurus yang diakui Komisi Pemilihan Umum. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News