JAKARTA. Pemerintah membentuk tim-tim kerja untuk mempercepat realisasi belanja modal infrastruktur yang diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa dengan adanya tim kerja ini, baik Presiden maupun Wapres bisa memantau kemajuan kementerian/lembaga setiap pekan.

"Jadi ya saya tahu hasil semua. Departemen harus per minggu untuk mempunyai suatu kemajuannya dan kita akan cek secara begitu kemajuannya bagaimana, apa hambatannya juga, apakah lahan, hambatan izin, apakah yang lain, itu diikuti," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Hari ini, Wapres memimpin rapat terkait pelaksanaan proyek infrastruktur. Rapat ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Siad, serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Cari Proyeksi Ekonomi 2026? Langganan Business Insight Pakai Subscribe with Google

Hadir pula Kepala Staf Presiden Luhut Panjaitan, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pembebasan lahan

Terkait kendala pembebasan lahan yang kerap dikeluhkan, Kalla menilai wajar jika terjadi masalah dengan warga sekitar terkait pembebasan lahan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan untuk proyek publik sudah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan aturan tersebut, pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan melalui pengadilan.

"Ya kalau proyek publik ini memang ada aturannya, ada bikin tim, ada macam-macam, ada tim evaluasi, ada konsultan yang menaksirnya. Nah klo ada perundingan, kalau semua buntu baru masuk pengadilan," kata Kalla.

Dalam rapat sore tadi, Kalla juga menekankan pentingnya persiapan proyek. Menurut dia, persiapan proyek menentukan kualitas proyek yang dibangun nantinya. Sebelumnya Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal kementerian/ lembaga (K/L) per 15 Mei baru mencapai Rp10,2 triliun dari total anggaran Rp 209,9 triliun.

Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp16,7 triliun. Padahal, berbagai proyek infrastruktur mulai bergerak bulan Mei karena uang muka proyek sudah bisa dicairkan. Sejauh ini, sudah 80 persen paket proyek yang dilelang. Namun, kontraktor masih menunggu selesainya masalah pembebasan lahan untuk memulai proyek. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News