JAKARTA. Pemilihan kepala daerah yang diserahkan ke DPRD sekali pun tidak mengeluarkan ongkos mahal, namun menimbulkan kekhawatiran karena melahirkan politik transaksional antara anggota dewan dan calon kepala daerah. Kekhawatiran itu dirasakan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Sejatinya JK menyetujui pilkada tidak langsung menghemat anggaran negara. Rancangan Undang-Undang Pilkada saat ini masuk tahap pembahasan dan sedang dikebut untuk disahkan. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di Pilpres 2014 menyetujui usulan Kementerian Dalam Negeri menghapuskan pilkada langsung yang selama ini berjalan, diganti dengan pilkada tidak langsung. Di mana kepala daerah ditunjuk DPRD.
JK: Pilkada tak langsung picu politik transaksi
JAKARTA. Pemilihan kepala daerah yang diserahkan ke DPRD sekali pun tidak mengeluarkan ongkos mahal, namun menimbulkan kekhawatiran karena melahirkan politik transaksional antara anggota dewan dan calon kepala daerah. Kekhawatiran itu dirasakan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Sejatinya JK menyetujui pilkada tidak langsung menghemat anggaran negara. Rancangan Undang-Undang Pilkada saat ini masuk tahap pembahasan dan sedang dikebut untuk disahkan. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di Pilpres 2014 menyetujui usulan Kementerian Dalam Negeri menghapuskan pilkada langsung yang selama ini berjalan, diganti dengan pilkada tidak langsung. Di mana kepala daerah ditunjuk DPRD.