JAKARTA. Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla menilai jumlah kementerian yang ada saat ini tidak perlu dirampingkan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak dan juga untuk mempercepat kinerja pemerintahan.

"Ramping tidak ramping tergantung bicara apa, kalau bicara Singapura, 35 gemuk karena penduduknya sedikit. Kalau bicara Indonesia dengan 250 juta penduduk, kabinet 35 itu tak terlalu gemuk. Sebab Malaysia saja menterinya 24, penduduknya 24 juta juga. Kita 1 menteri mengurus 8 juta orang. Jadi relatif, yang paling pokok, tekad untuk langsung berjalan," tutur JK di rumahnya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/8).

Menurut JK, dalam pembicaraan dengan Tim Rumah Transisi telah disepakati untuk membangun pemerintahan yang berjalan dengan cepat. Sehingga, tindakan bongkar pasang kementerian dapat dikesampingkan terlebih dahulu karena perombakan membutuhkan waktu sebanyak 6 bulan sampai 1 tahun.

"Yang paling pokok, tekad untuk langsung berjalan," ucap JK.

JK pun menilai, yang perlu diperbaiki itu struktur kementeriannya. Seperti jumlah eselon yang harus dirampingkan agar keputusan yang dilakukan kementerian akan lebih cepat dan tidak memakan waktu yang panjang.

"Kalau eselon terlalu banyak maka keputusan semakin panjang, padahal ada otonominya. Jadi perpendek jarak, rentang tanggung jawab di departemen sendiri," tutur JK. (Seno Tri Sulistiyono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan