JK setuju pemisahan Kemendikbud



JAKARTA. Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengatakan Indonesia butuh banyak hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa.

Mulai dari soal kedaulatan pangan hingga masalah transportasi masal. Oleh karena itu ia mengaku setuju gagasan pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

JK dalam pemaparannya di acara silaturahmi Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKS PTIS), di aula Arifin Panigoro, Universitas Islam Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2014), menyebut pertanian di Indonesia tidak hanya butuh lahan baru, akan tetapi juga proses budi daya yang lebih efektif dan efisien.


"Tapi bagaimana ilmu pertanian masuk dengan bibit dan pengelolaan yang baik. Pengetahuan harus masuk ke masyarakat. Karena itu kita harapkan kementerian pendidikan dibagi dua," katanya.

Bentuk kementerian yang ideal menurut JK adalah Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Tujuan dari pemisahan tersebut menurutnya adalah mengitegrasikan pendidikan tinggi, dengan penelitian.

Hal itu ia yakini bisa mempermudah kontrol pemerintah terhadap Perguruan Tinggi, dan memacu Perguruan Tinggi untuk terus melakukan riset yang berguna untuk masyarakat. Hasil penelitiannya pun diyakini akan berguna untuk masyarakat.

"Jadi yang mengurus bukan lagi tingka Ditjen, tapi kementerian," ujarnya. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie