JAKARTA. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tidak khawatir pemerintahannya bersama presiden terpilih, Joko Widodo, akan dikepung oleh kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Menurut dia, pilkada melalui DPRD tidak akan berdampak besar terhadap jalannya pemerintahan 5 tahun mendatang. "Koalisi di pusat dan di daerah beda-beda," ujar Kalla, seusai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional dan pembekalan anggota legislatif terpilih Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9). Menurut Kalla, banyaknya partai yang mendukung pilkada melalui DPRD rentan terjadi perpecahan. Ada kemungkinan orang yang tidak dicalonkan oleh partainya untuk maju menjadi kepala daerah, bisa pindah ke partai lain. "Pengalaman di mana-mana satu partai pun bisa pecah, apalagi banyak partai begitu. Jadi itu tidak simetris," kata Kalla. Saat disinggung apakah masih ada kemungkinan partai dari Koalisi Merah Putih akan merapat pasca disahkannya RUU Pilkada, Kalla menyebut dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Kalla meminta agar kedua hal tersebut tidak dikait-kaitkan. "Ini kan suatu hal yang berbeda bahwa sikap tentang pilkada dan sikap pemerintah ke depan tentu tidak selalu sama," ujarnya. Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah, pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Sementara dua opsi lainnya, opsi pilkada langsung dan tidak langsung. Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso, untuk meloloskan permintaan Demokrat.Mendapatkan dukungan ini, Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walkout dengan alasan pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga. Anggota Fraksi PDI-P Yasona H Laoly menduga, skenario yang dilakukan Demokrat bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu, karena dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat dan menjadi bagian dari hasil lobi. (Fathur Rochman)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
JK tak takut 'dikepung' kepala daerah pilihan DPRD
JAKARTA. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tidak khawatir pemerintahannya bersama presiden terpilih, Joko Widodo, akan dikepung oleh kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Menurut dia, pilkada melalui DPRD tidak akan berdampak besar terhadap jalannya pemerintahan 5 tahun mendatang. "Koalisi di pusat dan di daerah beda-beda," ujar Kalla, seusai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional dan pembekalan anggota legislatif terpilih Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9). Menurut Kalla, banyaknya partai yang mendukung pilkada melalui DPRD rentan terjadi perpecahan. Ada kemungkinan orang yang tidak dicalonkan oleh partainya untuk maju menjadi kepala daerah, bisa pindah ke partai lain. "Pengalaman di mana-mana satu partai pun bisa pecah, apalagi banyak partai begitu. Jadi itu tidak simetris," kata Kalla. Saat disinggung apakah masih ada kemungkinan partai dari Koalisi Merah Putih akan merapat pasca disahkannya RUU Pilkada, Kalla menyebut dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Kalla meminta agar kedua hal tersebut tidak dikait-kaitkan. "Ini kan suatu hal yang berbeda bahwa sikap tentang pilkada dan sikap pemerintah ke depan tentu tidak selalu sama," ujarnya. Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah, pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Sementara dua opsi lainnya, opsi pilkada langsung dan tidak langsung. Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso, untuk meloloskan permintaan Demokrat.Mendapatkan dukungan ini, Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walkout dengan alasan pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga. Anggota Fraksi PDI-P Yasona H Laoly menduga, skenario yang dilakukan Demokrat bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu, karena dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat dan menjadi bagian dari hasil lobi. (Fathur Rochman)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
