JAKARTA. Perdebatan soal target pertumbuhan ekonomi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) belum reda. Namun, mereka sudah mulai memunculkan topik kampanye baru yakni soal kesejahteraan buruh.

Calon Presiden Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) yang berpasangan dengan Wiranto (JK-Win) berjanji menghapus sistem kontrak dan outsourcing. Caranya, dengan melakukan sinkronisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Janji Kalla ini terucap saat ia bertemu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Rabu (3/6).

Ketua DPP SPSI Sjukur Sarto mengatakan, Kalla sudah memiliki sejumlah inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Yaitu, perbaikan sistem kerja, pengawasan ketenagakerjaan, memperbaiki sistem pengupahan, dan penyediaan fasilitas perumahan bagi buruh.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurut Kalla, sistem outsourcing dan kontrak tidak akan terjadi jika pekerja sejahtera. Untuk mensejahterakan pekerja itu, tidak cukup hanya melalui perbaikan sistem ketenagakerjaan, melainkan perbaikan sistem ekonomi secara menyeluruh.

Nah, menurut Sjukur, Kalla berjanji bakal melakukan sinkronisasi UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 3/1992 tentang Jamsostek, dan UU Nomor 40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tapi, agar tak membebani pengusaha, jumlah pesangon akan diperkecil. “Hanya buruh yang memiliki masa kerja sampai lima tahun yang dapat pesangon, selebihnya uang pensiun,” ucap Sjukur.

Di pihak lain, Anggota Tim Ekonomi Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro), Widya Purnama, memastikan bahwa mereka akan memperjuangkan nasib buruh. Sayangnya, ia tidak menyatakan secara eksplisit apakah pasangan nomor urut satu tersebut akan menghapuskan sistem outsourcing.

Yang pasti, pasangan yang disokong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra ini berjanji bakal menghadirkan kemandirian energi nasional termasuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, daya beli masyarakat khususnya para buruh turut naik.

Meski tak tegas akan menghapus sistem outsourcing, Sekretaris Tim Sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Marzuki Ali mengklaim, selama hampir lima tahun memimpin Indonesia, SBY telah banyak menelurkan kebijakan yang pro-pekerja dan buruh. Salah satu kegiatan yang sukses itu adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. "Kami tidak memberikan janji, tetapi bukti konkret," tukasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News