JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu pemerintah untuk membahas kelanjutan pelaksanaan program antibanjir Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) yang masih berkutat dengan pinjaman dana dari Bank Dunia (World Bank) senilai Rp 1,2 triliun. "Iya, kita mau membicarakan JEDI dengan pemerintah terkait pelaksanaannya. Artinya administrasi dan pelaksanaan di lapangan semuanya jangan didikte oleh mereka (Bank Dunia)," ujar Jokowi, Rabu (8/5) kemarin. Meski telah mendengar kabar bahwa keinginan Pemprov untuk membatalkan pinjaman Bank Dunia telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), namun Jokowi merasa harus ketemu dengan Menteri PU, Djoko Kirmanto karena ada ganjalan yang mesti disampaikan. "Kita mau tanya dulu ke Kementerian PU, kalau memang terpaksa pakai dana APBD, ya kita pakai APBD," tandas mantan Walikota Solo itu. Untuk itu, Jokowi sudah bersiap untuk menganggarkan proyek pengerukan 13 sungai di Jakarta ini dalam APBD Perubahan 2013 pada pertengahan tahun ini. Namun, sebelum menetapkan anggaran tersebut, Jokowi harus berhadapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sebagai syarat diketoknya anggaran ini. Sebelumnya, Menteri PU, Djoko Kirmanto menyatakan bahwa pendanaan proyek JEDI bisa digunakan lewat APBN atau APBD murni tanpa pinjaman. Menurutnya jika Pemprov DKI ingin menggunakan anggaran sendiri tanpa pinjaman itu jauh lebih baik, pasalnya pinjaman justru lebih membebani karena ada bunga yang harus dibayarkan. Lebih jauh, Djoko juga menyebut bahwa dirinya termasuk dalam orang yang paling marah dengan Bank Dunia terkait syarat pinjaman untuk proyek JEDI itu. Menurutnya beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mengundang perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan menyampaikan kekecewaan karena dirasa terlalu ikut campur yang menjadi pemerintah Indonesia. Sekedar informasi, pinjaman dari Bank Dunia mensyaratkan bahwa warga yang terkena dampak proyek ini harus direlokasi. Bukan sekedar relokasi, pihak Bank Dunia ingin ada jaminan bahwa masyarakat di kanan dan kiri kali yang akan dikeruk itu memperoleh hak-haknya. Selain itu, Bank Dunia ingin agar pemerintah memastikan bahwa warga yang direlokasi itu tidak menjadi lebih miskin ditempat yang baru. Hal itu juga mensyaratkan agar warga yang direlokasi tetap punya pekerjaan. Jokowi menegaskan syarat dan jaminan yang diinginkan World Bank ini sulit diwujudkan sehingga akan menghambat pelaksanaan proyek yang digagas sejak tahun 2008 ini. Menurutnya syarat ini bisa menimbulkan masalah baru, karena diyakini Pemprov bukan fokus pada program JEDI melainkan pada pemenuhan syarat-syaratnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Amal Ihsan