JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo berencana membentuk kementerian baru yang khusus menangani masalah kependudukan. Kementerian ini juga dimaksudkan untuk memperbaikan permasalahan data penduduk yang menjadi salah satu satu fokus kebijakan pemerintahan baru.

Deputi Tim Transisi Jokowi Hasto Kristiyanto mengatakan, prinsip Jokowi adalah agar rakyat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, seluruh pertimbangan kebijakan pembangunan harus didasarkan pada data-data demografi. 

"Seluruh mainstream kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) didasarkan pada aspek demografi," ujar Hasto di Jakarta, Kamis (11/9).

Kebijakan single map menjadi penting agar dapat menjadi acuan. Misalnya untuk masalah kemiskinan, data penduduk nama dan alamat harus jelas. Secara keseluruhan, Hasto menjelaskan postur kementerian pemerintahan Jokowi tidak berbeda dengan postur kementerian saat ini yaitu berjumlah 34 kementerian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa