JAKARTA. Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/5). Presiden akan memberikan pengarahan sebelum Pansel bekerja menyeleksi nama-nama calon pimpinan KPK.

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, pertemuan akan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. Menurut dia, Presiden nantinya tidak akan ikut campur dalam proses seleksi lantaran pansel akan bekerja secara independen.

"Pansel bekerja independen, dimulai menentukan visi mereka sesuai dengan kebutuhan KPK lima tahun ke depan," ujar Teten di Jakarta, Senin pagi.

JKN Bentuk Nyata Perhatian Pemerintah Terhadap Masyarakat

Meski independen, pansel akan mendapat bantuan dana dan administrasi dari Sekretariat Negara. Pansel nantinya akan membuka pendaftaran hingga seleksi kompetensi. Mereka akan mengerucutkan sejumlah nama dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah itu, Presiden menyerahkan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan fit and proper test.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, dalam pertemuan sore nanti, Presiden akan menyampaikan harapannya terhadap pansel KPK.

"Presiden ingin menyampaikan mimpi Presiden tentang pemberantasan korupsi, dan institusi KPK seperti apa sehingga parameter tentang anggota, komisoner seperti apa. Intinya itu," ucap dia.

Presiden Jokowi telah menunjuk sembilan orang perempuan untuk duduk di jajaran pansel KPK. Mereka memiliki latar belakang beragam mulai dari ahli hukum, ekonom, hingga psikolog.

Kesembilan anggota Pansel KPK pilihan Jokowi itu adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Harkristuti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang).

Selain itu, Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).

Mereka akan bekerja melakukan seleksi memilih calon pimpinan KPK yang akan berakhir masa tugasnya pada Desember 2015. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News