KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi Kecamatan Dungus, Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11). Kunjungan kali ini melanjutkan kerja lapangan implementasi program Perhutanan Sosial di Pulau Jawa. Sebelumnya, Presiden sudah mengunjungi Bekasi, Probolinggo dan Boyolali untuk meresmikan program ini

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, kunjungan ke Madiun menggenapi putaran pertama agenda kerja Presiden Jokowi melihat langsung konsep Perhutanan Sosial. Seperti di lokasi sebelumnya, Presiden Jokowi dijadwalkan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, serta SK tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dengan SK tersebut, pemerintah memberi kepastian hukum kepada petani untuk mengelola lahan.

"Area total yang diperiksa pada putaran pertama, mencapai 9.550 hektare yang diserahkan bagi 5.915 Kepala Keluarga," Siti Nurbaya pada keterangan tertulisnya, Minggu (5/11).

Sebarannya berada pada 10 kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Probolinggo, Jember, Lumajang, Boyolali, Pemalang, Madiun, Tuban dan Tulungagung. Direncanakan hingga akhir tahun ini akan mencapai 30 Kabupaten, yang akan ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.

Daerah sebaran selanjutnya yakni Kabupaten Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu, Sukabumi, Blora, Pati, dan Banjarnegara. Dilanjutkan Brebes, Tegal, kendal, Grobogan, Blitar, Banyuwangi , Bojonegoro, Malang dan Bondowoso. 

Siti bilang, dari hasil kunjungan lapangan putaran pertama, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemberian akses legal pada rakyat dalam bentuk program Perhutanan Sosial, hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk pemerataan ekonomi dan terwujudnya hutan yang lestari. 

"Pemanfaatan hutan harus selalu dengan kombinasi tegakan, sehingga fungsi hutan tetap berlangsung dan tidak terganggu," jelas Siti Nurbaya. 

Kenyataan lapangan menunjukkan variasi penggunaan lahan oleh masyarakat, seperti kombinasi mangrove dengan tambak, jati dengan  kopi, jati atau sengon dengan  tembakau, kayu putih dengan jagung, buah-buahan dan pakan ternak atau mpon-mpon dan juga coklat. 

"Pemanfaataan lahan oleh rakyat, diharapkan dapat menghasilkan gross product negara kita yang akan luar biasa. Itu yang saya tangkap  dari pesan umum Bapak Presiden," imbuh dia.

Hal penting lainnya kata Siti adalah dukungan fasilitasi negara seperti KUR, yang tadinya 9% per tahun, kini diturunkan menjadi 7% per tahun. Diharapkan dengan adanya kemudahan ini, rakyat petani benar-benar bisa memanfaatkan lahan agar lebih produktif dan menghasilkan untuk kesejahteraan mereka.

"Bapak Presiden terkesan dengan peninjauan langsung perhutanan sosial di lapangan. Beliau juga terus memberi petunjuk dan pengarahan di lapangan, baik kepada saya maupun kepada Menteri BUMN dan Kepala Staf Kepresidenan,"ujarnya.

Sebelumnya, pada (4/11) di Desa Wonoharjo, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi telah menyerahkan SK Perhutanan Sosial seluas 1.890,6 Ha atau diterima oleh Kelurahan dan LMDH sebanyak 1.687 KK.

Ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan (1/11) telah diserahkan juga SK pemanfaatan hutan dan SK pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan, untuk kelompok tani dan LMDH di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia