JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantungi nama negara yang akan mengerjakan proyek kereta api cepat. Namun, Ia belum mau menyebutkan keputusannya itu.

Hari ini, Kamis (3/9) Jokowi menerima laporan terakhir tim penilai proposal kereta api cepat dari dua negara, Jepang dan China. Semua pertimbangan sudah dipaparkan tim penilai kepada Jokowi, dari pertimbangan-pertimbangan tadi Jokowi memilih satu nama.

Jokowi menegaskan proyek ini nantinya akan dikerjakan antara business to business (B to B). Sebab, baik pemerintah Indonesia maupun negara yang terpilih akan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN).

BUMN itu nantinya berupa konsorsium, yang ditunjuk pemerintah masing-masing. Sementara pembiayaannya, 100% tidak akan memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nah, sebelum diumumkan rencananya pemerintah akan memanggil kedua negara. Dalam pertemuan itu akan dijelaskan alasan pemerintah mengeluarkan keputusan.

Pertemuan itu dijadwalkan akan dilakukan paling lambat pekan depan. Segera setelah itu, baru presiden mengumumkan siapa yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Sementara, usai menghadap Jokowi, Menteri koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemilihan berdasarkan kriteria yang telah dibuat pemerintah. Sebelumnya, pemerintah memang sudah membuat empat kriteria.

Dari keempat kriteria itu pemerintah cenderung mengunggulkan proposal yang diajukan oleh China, terutama dari aspek dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Terutama mengenai komitmen untuk memakai kandungan lokal.

Meskipun demikian, Jepang dinilai unggul dari sisi spesifikasi dan teknologi. "Sudah kita sampaikan rekomendasi kita, presiden yang memutuskan," ujar Darmin, Kamis (3/9) di Istana Negara, Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto