JAKARTA. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru saja menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara 2015 ke DPR. Namun, belum genap seminggu nota keuangan tersebut disampaikan kubu presiden dan wakil presiden terpilih sudah memberikan keberatan mereka terhadap RAPBN 2015 tersebut.

Salah satu keberatan mereka adalah mengenai besaran belanja subsidi. Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi Jokowi- JK mengatakan bahwa besaran dana subsidi sebesar Rp 433,5 triliun yang telah dimasukkan oleh Pemerintahan SBY - Boediono dalam RAPBN 2015 terlalu besar.

Keberatan ke dua, adalah soal belanja pegawai yang dalam RAPBN 2015 besarannya mencapai Rp 263, 9 triliun. Akbar mengatakan bahwa besaran belanja tersebut juga terlalu besar.

Akbar mengatakan, kalau postur anggaran subsidi tersebut tetap dipertahankan dia khawatir itu akan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi- JK. Oleh karena itulah agar permasalahan tersebut tidak menjadi masalah bagi pemerintahan Jokowi- JK, mereka akan melakukan  beberapa langkah. Pertama, berkomunikasi dengan pemerintahan SBY - Boediono.

Akbar berharap dari pertemuan ini nantinya bisa didapatkan dua kesepakatan. Salah satunya soal subsidi. "Kami berharap pemerintah sekarang mau ambil risiko dengan memback up kami menaikkan BBM sebelum masa baktinya berakhir," kata Akbar, Selasa (19/8).

Selain langkah tersebut, Akbar juga mengatakan bahwa Jokowi- JK melalui partai pengusung mereka juga akan berjuang lewat DPR untuk bisa memasukkan program prioritas Jokowi- JK ke dalam APBN 2015. "Itu ada hitung- hitungan politik dan konstelasi politik di parlemen, kalau itu tetap tidak berhasil ya apa boleh buat peluang revisi APBN melalui pengajuan APBNP Januari akan kami pikirkan," kata Akbar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto