KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Joko Widodo menegaskan reformasi terkait perizinan dan tata niaga harus menjadi fokus ke depan.

Jokowi mengatakan, masalah perizinan dan tata niaga menjadi penting dalam menjaga ekonomi di Indonesia. Karena hal itu tidak hanya berpengaruh bagi industri besar, tetapi juga bagi industri kecil dan masyarakat.

Baca Juga: Jokowi minta pandemi Covid-19 jadi momentum ciptakan pemerintahan bebas korupsi

"Tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak apalagi tata niaga yang menyangkut pondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi," ujar Jokowi saat membuka acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Bogor, Rabu (26/8).

Tata niaga yang buruk dinilai akan melemahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal UMKM memberikan dorongan 60% dari ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, Jokowi mengapresiasi langkah KPK yang menyentuh masalah tersebut. Masalah perizinan dam tata niaga telah menjadi salah satu dari program KPK.

Baca Juga: Jokowi minta tumpang tindih regulasi tak dimanfaatkan penegak hukum

"Yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat," terang Jokowi.

Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi menjadi salah satu cara untuk membenahi hal tersebut. Termasuk dengan penggunaan teknologi informasi sehingga mudah diakses dan transparan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli