JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta janji akan menambah anggaran di program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tujuannya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Semakin besarnya anggaran juga untuk menjawab keluhan para dokter terkait rendahnya tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBG's) di program KJS.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memaparkan, hasil pelaksanaan KJS selama ini menemui banyak tagihan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS) yang tak diganti oleh PT Askes selaku pengelola KJS. Rata-rata, hasil verifikasi Askes hanya 70%-80% dari tagihan RS.

Nah, sisa tagihan yang tak terbayarkan itu, tetap harus diganti agar RS tidak merugi. Oleh karena itu, gubernur yang akrab disapa Jokowi ini mengaku sedang mempersiapkan peraturan gubernur (Pergub) agar bisa menutupi dana yang tak terverifikasi Askes. "Sisa tagihan RS yang tidak dibayar Askes, akan kami tanggung di APBD," tegas Jokowi, Selasa (30/7).

Pergub itu nanti juga akan memperbesar bayaran dokter yang memeriksa pasien KJS. Saat ini, bayaran dokter memeriksa pasien KJS hanya Rp 8.500 per orang. Iaman Gatina, Wakil Ketua Asosiasi Dokter Fungsional Indonesia (ADFI), berkata, tarif itu sama rata, baik dokter umum ataupun spesialis. ADFI pun berharap agar ada revisi tarif demi pelayanan yang maksimal.

Hanya saja, Jokowi masih merahasiakan tambahan anggaran untuk program KJS. Sedang untuk besaran tarif pemeriksaan KJS, menunggu hasil pembicaraan Pemprov DKI dan dokter, Kamis (1/8).

Sebagai catatan, tahun ini, alokasi APBD DKI untuk bidang kesehatan Rp 3,9 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1,64 triliun digunakan untuk program KJS dan pendukungnya.Menurut Jokowi, anggaran itu akan diperbesar melalui APBD Perubahan 2013. Pemprov DKI sudah mengajukan APBD 2013 Perubahan, dengan total anggaran Rp 50,6 triliun, naik tipis dari nilai APBD 2013 Rp 49,9 triliun.

Jokowi menegaskan, anggaran di pos kesehatan bakal naik besar. Caranya, pemprov juga mengalihkan beberapa anggaran di pos lain, yang penyerapannya masih rendah. Situs resmi Pemprov DKI Jakarta menyebut, hingga saat ini total penyerapan anggaran hanya 21,36% dari total belanja Rp 30,99 triliun. Tak beda jauh dari pemerintah pusat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto