JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo (Jokowi) menjelaskan, proses pengambilalihan PT PAM Lyonaise Jaya dan Aetra sebagai dua operator swasta pelayanan air bersih hanya tinggal menunggu pernyataan dari Lembaga Bantuan Hukum (25/3). Adapun LBH sebelumnya sudah bertindak dengan menggugat kepemilikan air tersebut. Pemprov DKI pun terhambat proses pengambilalihan Palyja dan Aetra. Sebelumnya LBH memang sudah melayangkan gugatan kepada Palyja terkait kebutuhan air untuk masyarakat yang dikuasai oleh swasta.
"Ini hanya tinggal satu masalah, yakni berbicara dengan LBH. Apabila itu sudah rampung, pemerintah siap mengambilnya," ujar Jokowi kepada KONTAN
Mengenai besaran anggaran untuk mengambil alih dua perusahaan operator pelayanan swasta itu, diakui Joko Widodo, masih dalam proses negosiasi.
"Pokoknya pada intinya, masalah air itu memang air harus dikuasai oleh negara. Itu adalah amanat Undang-Undang," tambahnya. Jokowi menegaskan setelah resmi kepemilikan Palyja dan Aetra dibawah Pemprov DKI Jakarta, maka selanjutnya pengelolaan distribusi air tersebut harus dikerjakan dalam tempo yang singkat. "Sesegera mungkin membuat pipa utama, main pipe-nya. Serta pipa ke rumah tangga. Catatannya, harus segera dikerjakan. Oleh sebab itu harus duet. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, pipa utama dibangun pemerintah pusat. Maka pipa rumah tangga dibangun oleh Pemprov DKI," kata Jokowi. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
