KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas (ratas) membahas insentif investasi di tanah air di Kantor Kepresidenan, Selasa (20/2).

Dalam pembukaannya, Jokowi menilai, saat ini momentum bagi Indonesia masih sangat baik. Terlihat dari daya saing Indonesia yang terus meningkat dan indeks kompetitif global yang berada di peringkat 36.

Dengan demikian perlu adanya terobosan yang inovatif guna lebih banyak menarik investasi ke tanah air. Terlebih, negara-negara lain sudah mulai menawarkan berbagai insentif untuk meningkatkan daya tarik bagi investor.

"Saat kita berkunjung ke India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri langka, mereka juga melakukan langkah yang sama. Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan investasi di negara mereka, menawarkan skema insentif yang menggiurkan yang diberikan kepada investor," ujar Jokowi.

Untuk itu, dirinya mengumpulkan para menteri untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan perizinan. Serta memangkas regulasi yang menghambat.

"Saya melihat beberapa kementerian sudah memangkas regulasi yang menghambat dan saya minta langkah ini diteruskan dan dilanjutkan sampai ke daerah," tambah Jokowi.

Tak ketinggalan, presiden juga minta dikalkulasi terkait insentif apa yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya seperti pemberian tax holiday dan tax allowance yang lebih menarik sebagai investasi.

Ia pun juga meminta untuk segera dilakukan kalkulasi bersama-sama oleh seluruh kementerian terkait, dan menteri koordinator. Sebab, saat ini faktanya laporan yang saya terima, skema insentif tax holiday dan tax allowance pemanfaatannya masih sangat rendah, sehingga perlu dievaluasi.

Kemudian soal upaya single submission juga sudah dikatakan Jokowi mulai ada perkembangan. Bahkan, Kementerian Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, single submission ini sudah dapat dimulai pada Maret 2018, lebih cepat dari target yakni April 2018.

 Ratas kali ini dihadiri para menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto