JAKARTA. Penghentian sementara pembangunan mal mulai dijalankan kepemimpinan Joko Widodo. Pemerintahan pria yang akrab disapa Jokowi itu menilai, ruang terbuka hijau di Jakarta tergerus deretan mal yang terus bertambah.

Dukungan terhadap Jokowi untuk menghentikan sementara pembangunan pusat belanja itu tak hanya datang dari warga, wakil rakyat di DKI Jakarta pun juga ikut bersuara. Salah satunya Ketua Komisi A DPRD DKI, Ida Mahmuda.

Ida mengatakan, pembatasan pembangunan mal juga berperan mengurangi kemacetan di Jakarta. Apalagi, imbuh dia, bila pembatasan itu diikuti dengan perbaikan sarana transportasi publik.

Meski jelas mendukung kebijakan Jokowi, Ida mengakui rencana pembatasan itu tak akan berjalan mulus. Tentangan, ujar dia, bisa dipastikan datang dari para pengembang properti yang dirugikan kebijakan ini. "Ini harus diantisipasi Jokowi," tegas Ida.

Sebelumnya, Jokowi mengaku, ada 14 proposal pembangunan mal yang dibiarkannya tergeletak di meja kerjanya. Dia beralasan, sekarang sudah ada 173 mal di Jakarta. "Paling banyak sedunia. Sekarang sudah saya stop (pembangunan mal)," tegas dia.

Menurut Ida, agar bisa terus menjalankan kebijakan terkait mal itu, Jokowi butuh dukungan rakyat. "Pengusaha juga harus sadar kondisi Jakarta sudah tak memungkinkan untuk dibangun mal. Pengusaha tak boleh egois mencari keuntungan semata," tegas Ida.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, menyarankan Jokowi membuat payung hukum bila memang benar-benar hendak menjalankan moratorium pembangunan mal.

Namun dia mengakui, payung hukum tanpa komitmen juga tak akan berguna. "Kalau tidak diformalkan dalam bentuk Pergub, ya silakan. Tapi harus konsisten, itu," kata dia. (Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri