KONTAN.CO.ID - BOGOR. Para bupati bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas hal-hal terkini. Salah satu yang dibahas, soal perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ditemui usai pertemuan, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengatakan, pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor itu sangatlah intens. Menurutnya, Presiden mengerti betul permasalahan yang dihadapi daerah. “Terutama keluhan kami di terkait pelaksanaan UU Nomor 23/2014 yang masih belum jelas kewenangannya, antara kewenangan provinsi atau kabupaten,” jelasnya, Selasa (31/7).

Misalnya, soal penanganan infrastruktur jalan yang masih tumpang tindih kewenangannya. “Yang seharusnya tanggung jawab provinsi tapi ke kabupaten. Mau tidak mau APBD kami harus dikorbankan,” katanya.

Inovasi Tanpa Henti: Kepemimpinan Huawei di Smartphone Lipat

Dari hasil pertemuan tadi membuat Presiden Jokowi akan fokus dalam melihat UU yang ada dan yang tidak relevan lagi. “Jadi akan ada kajian terhadap UU Nomor 23/2014, mengingat keluhan yang saat ini begitu banyak,” tambah Nurdin.

Pembahasan lain, soal kenaikan kesejahteraan para bupati. Kata Nurdin, kenaikan kesejahteraan tersebut, bukan berbentuk kenaikan gaji, tapi akan berbentuk kenaikan tunjangan. Atas permintaan tersebut, Presiden Jokowi akan mengkaji hal itu.

“Jadi intinya lagi mau dikaji, bukan dalam kenaikan gaji, tapi dalam bentuk tunjangan yang kira-kita dalam 70% dari tunjangan itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Jadi bebas penggunaannya, termasuk untuk bantu-bantu,” ujar dia.   Sebab, diakui Nurdin, para bupati agak sulit untuk membantu orang-orang. “Kalau dari APDB kan enggak mungkin, bisa jadi temuan (BPK). Jadi ada ruang yang diberikan untuk membantu lembaga-lembaha yang berbeda. Bayangin kalau gaji Rp 5 juta, satu kali bantu habis,” imbuhnya.

Sekadar tahu saja, siang hingga sore tadi Presiden Joko Widodo mengundang para bupati untuk berdiskusi bersama di Istana Bogor. Selain berdiskusi, kesempatan ini juga bisa menjadi ajang bupati untuk menyampaikan keluh kesahnya.

Bahkan pada kesempatan kali ini, Jokowi membagi pertemuan tersebut dalam dua sesi. Seperti dalam sesi kedua, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga sempat menyampaikan masalah kesejahteraan bagi para bupati. “Mohon maaf tadi hasil rapat kecil sebelum masuk ke ruangan ini bahwa kami mohon Pak Presiden untuk turut memikirkan masalah kesejahteraan,” katanya.

Keluhan lain terkait kebijakan pusat yang kerap merepotkan pemerintah daerah. Contohnya, perubahan regulasi seperti tunjangan hari raya (THR) beberapa waktu lalu yang dianggap merepotkan para bupati. Sebab, meskipun sudah dianggarkan tapi komponennya cuma gaji pokok tidak termasuk tunjangan. “Dan yang terakhir tentu saja kami berharap tentu saja bapak bisa sampai dua periode dan kami dukung sepenuhnya,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News