KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention dan Exhibition di JCC Senayan, Rabu (2/5).

Dalam pembukaannya, Jokowi bercerita, industri migas merupakan industri yang terkenal elite. Hal itu dinilai dari pendapatan perusahaan migas yang bisa meraup ratusan triliunan rupiah per tahunnya.

Maka tak heran, menurut Jokowi,  pelaku usaha migas bisa membuat gemetar para politisi. "Inilah (industri migas) industri dengan nama-nama besar, dengan tokoh-tokohnya yang sering membikin gemetar para politisi, saya tidak tahu kenapa mereka gemetar. Tapi untuk saya ya biasa-biasa saja," ungkapnya, Rabu (2/5).

Tapi ia mengaku sering dibuat geleng-geleng kepala oleh industri migas khusunya, oleh PT Pertamina (Persero). "Justru yang sering membuat saya geleng-geleng kepala, di industri migas ini, sebagai contoh misalnya, Pertamina," jelas dia.

Menurut informasi yang diterimanya, sejak tahun 70-an, Pertamina tidak pernah melakukan eksplorasi dalam jumlah yang besar sampai saat ini dan  hanya melakukan eksplorasi yang kecil-kecil saja.

"Ini ada apa?," tanya Presiden. Maka dari itu, ia langsung memerintahkan Menteri ESDM untuk memangkas sebanyak-banyaknya regulasi yang ada di tahun lalu. Pasalnya, menurut Jokowi, tidak adanya ekspolarasi besar di Pertamina karena terhalang oleh regulasi yang bertele-tele.

"Ya, kita ingin ini produksi kita meningkat dari tahun ke tahun karena sudah sekian tahun tidak ada eksplorasi besar yang kita lihat sampai kita menurun-menurun-menurun sehingga kita semakin lama importnya semakin banyak. Harapannya itu," jelas Presiden.

Atas hal tersebut, Kementerian ESDM pun terhitung saat ini sudah memangkas 186 peraturan, empat diantaranya peraturan di hulu migas yang di klaim ruwet. Sehingga, diharapkan investasi di bidang migas lebih banyak masuk ke Indonesia.

yang membuat ruwet, bertele-tele kalau mau investasi di bidang ini. Tapi khusus yang hulu, seperti disampaikan Pak Ronal ada 14. Yang kita harapkan ini bisa lebih menyederhanakan, bisa lebih memudahkan sehingga investasi lebih banyak masuk ke negara kita Indonesia. 

Tak hanya itu, ia juga mempersilakan di forum IPA ini untuk membahas regulasi apa saja yang masih bisa dirasa membingungkan dan berbelit-belit. Termasuk dalam penerapan kontrak gross split yang baru diluncurkan.

"Nanti bisa langsung disampaikan ke Pak Menteri, tapi kalau tidak bisa, bisa langsung sampaikan ke saya," ungkapnya. Apalagi saat ini pemerintah di tahun ini akan meluncurkan sistem online single submission.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia