JAKARTA. Presiden Joko Widodo, Selasa (13/6) mengumpulkan para menterinya untuk mengecek pelaksanaan kebijakan satu peta yang dijalankan pemerintah. Dia ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Gambaran menyeluruh dia minta karena berdasar data yang dimilikinya, sampai saat ini pelaksanaan kebijakan satu peta belum beres. Untuk penyelesaian peta tematik saja misalnya, dalam Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, pemerintah sudah menargetkan 85 peta tematik selesai. Tapi dari jumlah tersebut, yang berhasil diselesaikan sampai saat ini baru 26 peta saja. Sementara itu,57 peta tematik lainnya sampai saat ini masih dalam tahap kompilasi. "Laporan juga menunjukkan, ada dua peta tematik yang belum ada," katanya di Kantor Presiden, Selasa (13/6). Jokowi berharap, kekurangan dan permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan. Menurutnya kebijakan dan program satu peta penting untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor sehingga tumpang tindih informasi geospasial yang selama ini terjadi dalam penerbitan izin pemanfaatan lahan dan pembuatan kebijakan strategis bisa dicegah. "Saya yakin kalau kebijakan satu peta selesai, konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, permasalahan batas daerah di seluruh Indonesia bisa selesai," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jokowi cek pelaksanaan kebijakan satu peta
JAKARTA. Presiden Joko Widodo, Selasa (13/6) mengumpulkan para menterinya untuk mengecek pelaksanaan kebijakan satu peta yang dijalankan pemerintah. Dia ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Gambaran menyeluruh dia minta karena berdasar data yang dimilikinya, sampai saat ini pelaksanaan kebijakan satu peta belum beres. Untuk penyelesaian peta tematik saja misalnya, dalam Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, pemerintah sudah menargetkan 85 peta tematik selesai. Tapi dari jumlah tersebut, yang berhasil diselesaikan sampai saat ini baru 26 peta saja. Sementara itu,57 peta tematik lainnya sampai saat ini masih dalam tahap kompilasi. "Laporan juga menunjukkan, ada dua peta tematik yang belum ada," katanya di Kantor Presiden, Selasa (13/6). Jokowi berharap, kekurangan dan permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan. Menurutnya kebijakan dan program satu peta penting untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor sehingga tumpang tindih informasi geospasial yang selama ini terjadi dalam penerbitan izin pemanfaatan lahan dan pembuatan kebijakan strategis bisa dicegah. "Saya yakin kalau kebijakan satu peta selesai, konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, permasalahan batas daerah di seluruh Indonesia bisa selesai," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
