KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke Papua, akhir pekan ini. Di provinsi paling timur itu, sejumlah agenda terkait pembangunan infrastruktur telah disiapkan untuk ditinjau, dan diresmikan. Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmadwidjaja, agenda utama kunjungan kerja yang merupakan kali pertama sejak Basuki kembali menjadi Menteri PUPR ini adalah peresmian Jembatan Holtekamp. Baca Juga: Jokowi dan "Jakarta" berbeda
Jembatan Holtekamp berada di atas Teluk Youtefa, Kota Jayapura. Kehadiran jembatan ini akan memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dari sebelumnya 2,5 jam menjadi hanya 1 jam. Selain itu, keberadaan jembatan ini juga diyakini akan menjadi solusi dalam pemerataan kepadatan penduduk di Kota Jayapura. Jembatan Holtekamp dibangun atas kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR saat ini telah menyelesaikan pembangunan dan pemasangan bentang utama sepanjang 433 meter dan konstruksi jembatan pendekat sisi Holtekamp sepanjang 600 meter. Sementara itu, Pemprov Papua yang bertugas membangun jalan pendekat sepanjang 30 meter dan jembatan pendekat sepanjang 270 meter dari sisi Holtekamp juga telah merampungkan pekerjaannya. Baca Juga: Jokowi berencana kunjungi Papua pada awal September Demikian halnya Pemkot Jayapura, telah menyelesaikan pembangunan jalan pendekat sisi Hamadi sepanjang 320 meter. Total biaya pembangunan Jembatan Holtekamp sebesar Rp 1,3 triliun. "Selain Jembatan Holtekamp, Pak Menteri juga akan meninjau jaringan Jalan Trans Papua rute Manokwari, Arfak, Kaimana, Wamena, dan Jayapura," jelas Endra kepada Kompas.com, Jumat (25/10). Di Wamena, lanjut Endra, Basuki akan melihat secara langsung penanganan pasca kerusuhan. Akibat kerusuhan di Wamena, Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya memperkirakan kerugian atas kerusakan 10 kantor Pemerintahan sebesar Rp 25,6 miliar.
