JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo disarankan lebih selektif dalam memilih figur yang masuk sebagai menteri dalam kabinetnya. Jokowi pun disarankan untuk tak memilih menteri yang rangkap jabatan di partai politik agar bisa fokus mengerjakan tugas negara. 

"Kalau Ketum jadi menteri, dia harus memilih, apakah akan tetap jadi ketum saja atau jadi menteri, karena dua jabatan itu sangat menyita waktu," ujar Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/7). 

Nico menilai jabatan menteri haruslah diisi orang yang berkomitmen dan mengisi waktunya sepenuhnya untuk menjalankan tugas sebagai menteri. Nico mengaku tak mempersoalkan apabila ada partai yang mengusulkan nama calon menteri kepada Jokowi-JK. "Ini sangat wajar, salah stau fungsi parpol adalah untuk rekrutmen politik," kata dia. 

Nico hanya berharap jika ada Ketua Umum partai politik yang diajukan, maka harus bisa menanggalkan jabatannya itu sebelum menjadi menteri. "Saya kira, Pak Jokowi dan JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih bisa memberikan kriteria yakni tidak kena masalah hukum, bersih, dan juga tidak akan jabat macam-macam," ujar Nico. 

Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden pada periode mendatang. Dalam akun tersebut, diunggah lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Tertulis, para relawan merasa perlu terus mengawal perjalanan politik Jokowi-JK dengan berbagai cara setelah dinyatakan sebagai pemenang pilpres. 

Jokowi Center dan Radio Jokowi akhirnya memutuskan untuk ikut mengawal proses penjaringan nama-nama calon menteri yang dianggap layak oleh rakyat. Ada 34 daftar pos menteri. Sementara ini, masing-masing pos ada tiga calon. Namun ada opsi bagi masyarakat untuk mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada di situ. 

Beberapa nama yang masuk adalah Ketua Umum partai politik seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang masuk dalam bursa calon Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Ketua Umum Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang diusulkan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia