JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta terlibat aktif dalam menjaga inflasi di daerah. Bank Indonesia (BI), yang merupakan koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengundang jokowi untuk hadir dalam rapat koordinasi nasional akhir Mei ini.

Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, keberadaan presiden menjadi penting dalam pengendalian inflasi di daerah. Sebab, Ia bisa menjaga koordinasi agar pemerintah daerah tidak mengeluarkan kebijakan yang keliru, sehingga inflasi meningkat.

"Inflasi yang rendah akan menjamin tingkat bunga turun," ujar Agus, Rabu (6/5) di Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, inflasi biasanya tinggi karena ketidaktersediaan pangan, transportasi dan alur distribusi logistik yang buruk, karena spekulasi pasar, atau karena pemerintah tidak melakukan operasi pasar. Atau, inflasi tinggi juga bisa dikarenakan gara-gara komunikasi yang kurang tepat, atau infrastruktur pertanian yang buruk seperti saluran irigasi dan bendungan sehingga produksi pangan rendah.

Oleh karenanya kordinasi perlu dilakukan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pemerintah dengan BI, atau bisa saja antar pemerintah itu sendiri. Oleh karenanya, dalam rakornas nanti, selain akan dihadiri oleh BI dan Presiden, juga akan dihadiri oleh sepuluh menteri terkait, dan pemerintah daerah.

BI sendiri memproyeksikan inflasi tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar 4%. Dan ditahun 2018, inflasi bisa ditekan lebih rendah menjadi 3,5%. Sementara itu, tahun 2014 lalu inflasi Indonesia memang cukup tinggi yaitu sebesar 8,35%.

Nah, terkait undangan yang disampaikan, Jokowi menurut Agus bersedia untuk hadir. Bahkan, katanya Jokowi sendiri bersedia untuk memimpin pengendalian inflasi itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia