JAKARTA. Presiden Joko Widodo dinilai perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak memilih satu pun dari dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Perppu supaya kuat dasar hukumnya," ujar Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Farouk Muhammad, saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Menurut Farouk, bisa saja DPR nantinya menolak memilih kedua calon pimpinan KPK yang saat ini telah lolos seleksi. Jika demikian, maka perppu wajib dibuat sebagai dasar hukum, agar tidak terbentur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Dalam undang-undang itu, disebutkan pimpinan KPK berjumlah lima orang.

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

Farouk kemudian menjelaskan urgensi perrpu. Setidaknya ada dua hal pokok yang perlu dibuat dalam bentuk perppu.

Pertama, jika kedua calon pimpinan tidak dipilih, perppu harus mengatur ketentuan jumlah pimpinan KPK, sebagaimana yang tertulis dalam UU No 30 Tahun 2002. Kedua, jika mekanisme seleksi tidak dilanjutkan, dan menunggu hingga masa jabatan empat anggota lainnya berakhir, maka perppu harus memperpanjang masa jabatan Busyro Muqoddas, selama satu tahun ke depan.

Saat ini, ada dua orang yang dinyatakan lolos sebagai calon pimpinan KPK. Selain Busyro Muqoddas, Roby Arya Brata juga dinyatakan lolos seleksi dan diajukan panitia seleksi kepada Presiden dan DPR. Selanjutnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan pada kedua calon tersebut.(Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News