JAKARTA. Presiden Joko Widodo diminta segera menetapkan nama menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif. Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, langkah cepat harus segera diambil oleh Jokowi, mengingat, sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor strategis. Selain itu, sektor tersebut saat ini juga sedang banyak dirundung masalah. Menurutnya, membiarkan kursi menteri ESDM dijabat oleh pelaksana tugas dalam waktu yang lama justru akan merugikan negara. "Pelaksana tugas itu kewenangannya terbatas, ESDM itu banyak masalah yang harus ditangani, listrik, migas. Itu butuh menteri definitif," katanya kepada KONTAN, Senin (3/10). Serupa dengan Kurtubi, Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari Reforminer mengatakan, membiarkan kursi menteri ESDM terlalu lama dipegang oleh pelaksana tugas, apalagi pada saat bersamaan pejabat tersebut juga sedang menjabat menteri koordinator kemaritiman, juga akan membuat jalannya kebijakan di sektor energi dan sektor lain yang dikoordinasikan menteri tersebut tidak maksimal.
Jokowi diminta segera tetapkan menteri ESDM
JAKARTA. Presiden Joko Widodo diminta segera menetapkan nama menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif. Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, langkah cepat harus segera diambil oleh Jokowi, mengingat, sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor strategis. Selain itu, sektor tersebut saat ini juga sedang banyak dirundung masalah. Menurutnya, membiarkan kursi menteri ESDM dijabat oleh pelaksana tugas dalam waktu yang lama justru akan merugikan negara. "Pelaksana tugas itu kewenangannya terbatas, ESDM itu banyak masalah yang harus ditangani, listrik, migas. Itu butuh menteri definitif," katanya kepada KONTAN, Senin (3/10). Serupa dengan Kurtubi, Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari Reforminer mengatakan, membiarkan kursi menteri ESDM terlalu lama dipegang oleh pelaksana tugas, apalagi pada saat bersamaan pejabat tersebut juga sedang menjabat menteri koordinator kemaritiman, juga akan membuat jalannya kebijakan di sektor energi dan sektor lain yang dikoordinasikan menteri tersebut tidak maksimal.